Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi mengatakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan upaya resolusi konflik untuk Papua yang merupakan hasil kompromi Papua dan Jakarta.
Dengan demikian Otsus bukan hanya persoalan dana Otsus tetapi inti Otsus Papua yakni rekognisi terhadap masyarakat adat Papua dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
"Inilah catatan pentingnya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian ketika melakukan revisi Otsus ini," ucapnya.
Selain itu dalam melakukan revisi terhadap UU Otsus harus melalui evaluasi menyeluruh implementasi UU Otsus. Sehingga nantinya hasil evaluasi yang menyeluruh tersebut akan terlihat mana yang belum terimplementasi atau belum optimal dalam pelaksanaannya.
"Apa yang menghambat dari implementasinya, dari situ baru kita tahu apakah memang perlu revisi atau bahkan rekonstruksi dari Otsus itu. Ini harus melibatkan semua elemen di Papua," tegasnya.
Rosita yang dihubungi, Minggu (20/6) menekankan evaluasi harus melibatkan elemen Papua sebanyak-banyaknya. Dengan demikian yang menjadi keinginan dan kebutuhan Papua berasal dari aspirasi masyarakat asli Papua.
"Ini untuk tetap menjaga legitimasi Otsus Papua di tengah penolakan Otsus dr bbrp kelompok di Papua," tukasnya. (SruOL-09).
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved