Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUKUNGAN terhadap perjuangan bangsa Palestina terus mengalir, tidak terkecuali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melaksanakan aksi simpatik bela Palestina. Pada Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh hari ini, Kamis (20/5), PKS menggelar aksi di depan kantor Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Aksi simpatik bela Palestina kali ini adalah aksi pertama di tengah pandemi, karena seluruh dunia juga melakukan aksi yang sama untuk membela bangsa Palestina yang masih dijajah oleh zionis Israel. Aksi simpatik ini, bagian dari menguatkan dukungan internasional terhadap bangsa Palestina, yang sudah turun ke jalan-jalan.
Aksi tersebut dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Kurniasih Mufidayati, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Aktifis Palestina Ferry Nur, Aktifis Sosial Lieus Sungkharisma dan Marwan Batubara, serta tokoh nasional lainnya.
"PKS menentang dan menolak keras apa yang dilakukan oleh zionis israel terhadap bangsa Palestina, hal ini sesuai dengan konstitusi NKRI di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," ujar presiden PKS, Achmad Syaikhu.
Baca juga: Istana Pastikan Dukungan ke Palestina Tidak Pernah Berubah
Selain itu juga PKS telah melayangkan surat kepada presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengkoreksi kebijakan luar negerinya untuk memberikan hak veto terhadap kependudukan negara Israel. Hak hak warga Palestina harus dihormati sebagai warga yang merdeka.
Dalam aksi tersebut, para demonstran tidak bertemu dengan perwakilan kedutaan besar Amerika Serikat karena aturan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Meski demikian acara tetap berlangsung di depan gedung kedubes Amerika Serikat dengan pengamanan dari pihak kepolisian.
"Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, harus juga memberikan dukungan. PKS meskipun di tengah pandemi ini salah satu bagian dari entitas politik di Indonesia juga tetap melakukan aksi turun ke jalan. Namun dengan peserta terbatas dan disiplin terhadap aturan protokol kesehatan," pungkasnya. (A-2)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved