Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan akan terus mendalami keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang dilakukan Penyidik Steppanus Robin Pattuju. Azis diduga menjadi jembatan suap Robin dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial.
"KPK masih melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (19/5).
Azis diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin, 17 Mei 2021. Dia diperiksa dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Robin di kantor Dewas.
Firli menegaskan pemeriksaan di Dewas dan di KPK berbeda. Lembaga Antikorupsi tetap memeriksa Azis meski sudah hadiri panggilan Dewas.
"Untuk kepentingan penyidikan perkara korupsi, tentu penyidik akan memanggil kembali saudara AS (Azis Syamsuddin)," ujar Firli.
Baca juga : Polri Telisik Aliran Dana ke Parpol oleh Bupati Nganjuk
Firli menegaskan tidak takut menetapkan Azis sebagai tersangka dalam kasus ini jika menemukan bukti keterlibatan. Penanganan korupsi di Indonesia ditegaskan tidak akan pandang bulu di tangan jenderal bintang tiga asal Polri itu.
"KPK akan tuntaskan perkara tersebut setuntas-tuntasnya dan ungkap seterang terangnya utk menemukan tersangka," tutur Firli.
Azis Syamsuddin merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Dia dimintai keterangan oleh Dewas KPK pada Senin, 17 Mei 2021.
"Iya benar, tadi pagi (Azis Syamsuddin diperiksa)," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Senin (17/5).
Syamsuddin tidak mengetahui hasil pemeriksaan Azis. Pasalnya, bukan dia yang memeriksanya. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved