Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap proyek pengadaan bansos sembako covid-19 di wilayah Jabodetabek. Hasilnya, terdapat temuan kewajaran harga yang lebih mahal.
"BPKP menyampaikan dari hasil pemeriksaan, itu sekitar Rp74 miliar," aku Hartono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/5).
Hartono yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Peter Batubara tersebut mengatakan selisih harga itu terkait pembayaran kepada vendor. Ini merujuk pada harga item sembako yang dinilai terlalu mahal maupun pengadaan goodie bag.
Hakim Muhammad Damis yang memimpin jalannya sidang lantas bertanya kepada Hartono ke mana larinya uang Rp74 miliar tersebut. Menurut Hartono, uang puluhan miliar itu berada di para vendor bansos sembako. BPKP pun telah meminta Kemensos untuk menagih ke vendor.
"Sebagian sudah (dikembalikan), sebagian ada yang menyampaikan perlu mediasi kepada BPKP, ada yang belum mengembalikan sama sekali," paparnya.
Menindaklanjuti adanya beberapa vendor yang belum mengembalikan kelebihan bayar tersebut, Hartono mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Ini disebabkan para vendor telah melampaui waktu 60 hari yang ditentukan sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
"Sekarang sudah ada di Kejaksaan untuk membantu penyelesaan tindak lanjut dari pemeriksaan," tandas Hartono.
Dalam kasus ini, Juliari didakwa menerima suap dengan total mencapai Rp32,482 miliar. Uang itu dikumpulkan dari fee yang dipungut ke para pengusaha yang mengikuti proyek pengadaan bansos.
Adapun pengumpulan fee dilakukan melalui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Adi Wahyono, serta Matheus Joko Santoso yang ditunjuk sebagai PPK lainnya. (OL-13)
Baca Juga: Firli: Tidak Ada Niat Usir Pegawai KPK
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved