Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru Indriyanto Seno Adji resmi bertugas menggantikan almarhum Artidjo Alkostar. Mengawali tugasnya di Dewas, Indriyanto meneken pakta integritas.
"Saya masuk di sini diberikan amanah oleh negara untuk menggantikan almarhum Artidjo dan memang posisinya kita di Dewas ini adalah hanya membangun atau memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan secara operasional kelembagaan KPK itu sendiri," kata Indriyanto sesuai penekenan pakta integritas di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (29/4).
Dalam pakta integritas itu, Indriyanto mengucap janji bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh peraturan perundang-undangan dan kode etik pegawai KPK. Kemudian, menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam melaksanakan tugas.
Selanjutnya, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembacaan dan penandatanganan pakta integritas itu juga dihadiri pimpinan dan jajaran Dewas KPK.
"Apabila saya melanggar pasal yang telah saya baca pada pakta integritas ini saya bersedia diberikan sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi pidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Indriyanto.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyambut kedatangan Indriyanto bertugas di Dewas. Tumoak mengatakan Indriyanto bukan sosok asing di KPK. Selain pernah menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK pada 2015 lalu, Indriyanto juga beberapa kali menjadi panitia seleksi komisioner KPK.
"Beliau ini yang membidani kelahiran undang-undang KPK termasuk juga bidan dari pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya karenansering menjadi panitia seleksi, termasuk saya dulu di periode KPK pertama. Sekarang bidan itu di tengah-tengah kami dan tentunya kami akan lebih mantap lagi dalam melakukan tugas," kata Tumpak.
Ketua KPK Firli Bahuri juga menyambut kehadiran Indriyanto di Dewas. Firli yakin ke depan Dewas terus memperkuat tugas-tugas pengawasan. Ia juga meyakini kehadiran Indriyanto menambah semangat insan KPK untuk memberantas korupsi. (Dhk/OL-09)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
SEJUMLAH pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 diumumkan pada Rabu (24/7/2024).
SEBANYAK 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Seleksi ini merupakan tahapan awal.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjalankan tugas dengan profesional. Pansel harus berani mencegah intervensi politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved