Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI politik di Indonesia terlalu dinamis sehingga akan menyulitkan upaya kemenangan jika berkoalisi berdasar nuansa agama.
Wacana yang digagas oleh PKS dan PPP tersebut hanya melihat porsi pemilih muslim yang dominan dan berharap dapat memengaruhi agar mereka memilih parpol Islam.
Itu disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah Putra, Jumat (16/4). "Keinginan semacam itu karena ketidakpahaman mereka terhadap tren pilihan pemilih. Mereka lupa bahwa pemenang pemilu ialah parpol yang tidak membawa nama agama," ucapnya.
Tren pemilih saat ini cenderung melihat tokoh yang dimiliki oleh parpol. Karenanya, akan lebih potensial bagi PPP atau PKS jika menawarkan sosok luar biasa. Dengan demikian koalisi juga akan terbentuk dengan mudah.
Baca juga: Wacana Poros Parpol Islam, PKB Tunggu Format Lebih Jelas
"Partai Islam di Indonesia sebenarnya tidak ada untuk saat ini. Yang ada hanya orientasi pemilih utama Islam. Jika kelompok parpol semacam itu hendak membangun poros sendiri, sah saja tetapi belum cukup kuat mendominasi pemilu." (OL-14)
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved