Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem membuka pintu bagi para calon legislatif (caleg) muda atau generasi Z untuk mencalonkan diri melalui Partai NasDem. Menurut Ketui DPP Partai NasDem bidang Pemilih Pemula dan Milenial Lathifa Al Anshori generasi Z mempunyai peran penting di tahun 2024.
"Oleh karenanya, jangan merasa heran jika partai politik termasuk Partai Nasdem menghadirkan banyak calon anggota dewan yang berasal dari generasi Z," kata Lathifa di Jakarta, Kamis (15/4).
Menurut Lathifa, generasi Z memiliki kekuatan di bidang teknologi digital yang bisa bermanfaat di Pemilu 2024. Pandemi covid-19 telah mempercepat transformasi digital yang sebelumnya diprediksi baru terjadi di tahun 2027 kini sudah terjadi di 2020 dan 2021. Generasi Z dinilai mampu membawa perubahan dan hal-hal baru bagi seniornya di partai politik, khususnya digitalisasi.
"Hadirnya digitalisasi saat ini juga akan memberi gambaran dan arah terkait bagaimana kita akan menghadapi gelaran pemilu berikutnya di 2024, 2029 dan seterusnya. Arus digitalisasi tidak akan bisa dihentikan," papar dia.
Baca juga: Presiden Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Yang Terfokus
Ia juga menilai, persoalan fintech untuk anak muda dan sudut pandang partai politik perlu mendapat perhatian serius. Menurut Lathifa, hal tersebut akan erat kaitannya dengan regenerasi dalam perpolitikan di Indonesia. Kendati demikian, dia menyebut, ada ketakutan besar yang melanda anak muda ketika ingin masuk dan terjun ke partai politik.
"Mereka umumnya merasa khawatir, apabila nantinya saat bekerja, baik di swasta ataupun pemerintahan, dapat terkena masalah terkait pilihan partai politiknya tersebut," tutur dia.
Lathifa mengatakan, atas ketakutan itu, tak sedikit dari generasi milenial dan generasi Z yang sudah masuk partai politik kemudian memilih jalan sebagai pengusaha lantaran takut mendapat hambatan dalam mendapatkan modal usaha dari perbankan. Jika hal tersebut dibiarkan, kata dia, akan banyak anak muda yang kehilangan minat untuk masuk ke kancah perpolitikan Tanah Air.
"Anak muda yang aktif di partai politik mendapat sebuah pengkategorian khusus oleh dunia perbankan yakni political exposed person atau PEP. Hal tersebut menyulitkan anak muda yang aktif dalam partai politik untuk mengajukan kredit usaha di bank," ujar dia. (OL-4)
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
BILA berbicara tentang kecakapan politik, kita mesti pulang ke Athena, di pusat Kota Agora yang didesain dengan ruang terbuka sehingga mendorong keterlibatan publik.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved