KPK Panggil Ketua Komisi VIII DPR Terkait Rasuah Bansos

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Selasa (30/3). Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020.

"Yandri didalami pengetahuannya antara lain terkait tugas pokok dan fungsi Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja Kemensos," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (31/3).

Ali enggan memerinci materi pemeriksaan Yandri. Alasannya untuk menjaga kerahasian proses penyidikan.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Dicecar 8 Pertanyaan Terkait Korupsi Bansos

Kasus itu menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako.

Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-1)