Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang memberikan dukungan penuh kepada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap sebagai bentuk kepanikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ayah AHY.
Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli menilai, kepanikan SBY terhadap posisi AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat semakin memuncak mana kala dukungan terhadap putra mahkotanya di internal partai semakin goyah.
"Menurut saya kalau AHY serta dinasti Cikeas menerima bantuan dari Munarman cs dan FPI, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar panik, seperti dikejar utang," kata Guntur Romli dalam acara Seruput Kopi pegiat sosial Edi Kuntadhi melalui kanal YouTube CokroTV, Sabtu (27/3).
Pada acara yang mengambil tema 'Radikal Kanan di Partai Demokrat' itu Guntur Romli melanjutkan, sebagai kelompok radikal, FPI selalu aktif dalam kegiatan dukung mendukung politik Tanah Air. Dukungan kelompok radikal seperti FPI dan HTI semakin jelas menunjukkan sikap kegamangan SBY dan AHY dalam menghadapi situasi polemik Partai Demokrat, yang mana posisi mereka semakin terjepit.
"Kemudian sekarang kalau kita lihat Munarman mau menawarkan dukungan kepada AHY sebagai perwakilan Demokrat kubu Cikeas. Memang mereka ini, FPI ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi politik yang tidak memiliki agenda yang jelas demi kemaslahatan masyarakat. Yang penting antipemerintah, anti-Jokowi, dan antinegara dengan menggunakan kelompok radikal semacam HTI dan FPI," kata Guntur Romli.
Baca juga: Kubu AHY minta Demokrat KLB Moeldoko Tobat
Mantan petinggi HTI Ayik Heriansyah tak menampik selama 10 tahun SBY dan Partai Demokrat memimpin Indonesia membuka ruang yang cukup besar bagi HTI dan kelompok-kelompok sejenis lain seperti FPI. Hal itu terbukti mereka begitu leluasa masuk ke dalam tubuh BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta.
"Mereka memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun (kepemimpinan SBY) itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta," ujar Ayik.
Sebetulnya, lanjut Ayik, organisasinya kala itu berlepas diri terhadap kepemimpinan SBY. Namun, kelemahan SBY yang tak tegas menindak mereka membuat kelompok HTI dan FPI memanfaatkan celah tersebut untuk mengembangkan diri.
"Sebenarnya HTI itu bersikap baro, yang artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI, sehingga HTI di bawah SBY ini kita tahu, bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka," katanya.
Sebelumnya, Munarman menyatakan siap untuk memberikan bantuan untuk Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika diminta. Menurutnya, ia akan membela pihak manapun yang menjadi korban kezaliman. (RO/S-2)
Kekhawatiran itu muncul seiring dampak lanjutan dari konflik di kawasan, termasuk lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya jalur distribusi energi.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved