Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendukung rencana pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Bukan hanya dia, rekannya di Komisi XI juga dikatakan menyambut baik rencana sinergi tiga entitas BUMN tersebut.
Terlebih, langkah ini sesuai dengan semangat untuk memperluas serta memperkuat akses pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau bagi segmen usaha yang unbankable seperti sektor ultra mikro.
"BUMN yang akan terlibat pun juga memiliki target yang sama. Dengan begitu, rencana bisnis yang menyasar segmen tersebut nantinya harus lebih terpadu, terarah, dan terukur," ujar Puteri dilansir dari keterangan resmi, Rabu (17/3).
Puteri pun memastikan kolaborasi ini akan tetap melawati tahap analisis kelayakan bisnis, pemetaan peran yang jelas, serta rencana pengelolaan yang akuntabel.
"Program pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal tapi juga kami pastikan pembinaan dan bimbingan kewirausahaan bagi segmen ultra mikro dilakukan dengan baik," tuturnya.
Perlu diketahui, pada Selasa (16/3) kemarin, Komisi XI DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BRI, Dirut Pegadaian, dan Dirut PNM, untuk membahas pembentukan holding ultra mikro. Pembahasan terkait holding ultra mikro ini juga telah dilakukan Komisi XI DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari lalu.
Dalam raker dengan Komisi XI DPR tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan integrasi BUMN untuk UMi nantinya akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.
Dengan sinergi, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable).
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun juga mendukung pembentukan holding ini. Dia mengatakan selama masa pandemi pelaku UMKM mengalami penurunan omzet hingga lebih dari 50%. Pendapatan tersebut tergolong sulit untuk pelaku usaha dapat melanjutkan operasionalnya jika harus tetap menjalankan kewajiban pembayaran utangnya.
Ikhsan mengatakan peran BRI yang akan menjadi leader dalam holding pun sudah sangat akomodatif selama masa pandemi.
"Kondisi memang masih tidak menentu. Pandemi memang harus ditangani lebih dahulu. Komitmen pemerintah dan BRI sudah sangat bagus dan perlu dipertahankan," kata Ikhsan.
Seperti diketahui, holding BUMN untuk ultra mikro bertujuan mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta nasabah ultra mikro. Pasalnya, dari 57 juta nasabah UMi tersebut sekitar 30 juta di antaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal.
“Kami juga berharap semangat kolaborasi ini dapat menjadi dorongan baru dalam mengembangkan segmen ultra mikro di Tanah Air,” pungkasnya. (Des/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved