Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke mitra kerja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hari pertama ini, Rabu (18/2), Komisi Bidang Hukum DPR RI mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta. Agenda utama dari kunker kali ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja mitra kerja.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi melalui keterangan persnya yang diterima media, Rabu (18/2) mengatakan, kunker juga untuk memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.
Terkait kunjungan Komisi III DPR ke Lapas Cipinang, menurut Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, karena maraknya peredaran narkoba yang diduga pengendaliannya dilakukan oleh para oknum di Lapas.
"Dalam beberapa waktu terakhir (peredaran Narkoba di Lapas) menjadi atensi masyarakat. Karena adanya dugaan pengendalian peredaran Narkoba dari dalam lLapas Cipinang," sebut dia.
Misalkan saja, lanjut Habib Aboebakar, akhir tahun 2020 silam, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran Narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil. Dari empat orang yang ditangkap mereka menyebut nama HF yang berada di Lapas Cipinang sebagai pengendali barang tersebut.
"Demikian pula ketika Dit Reserse Narkoba Polda Jabar, yang menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Cianjur terungkap tiga kasus peredaran sabu di lingkungan Lapas. Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang," jelasnya.
Maka dari itu, menurut Habib Aboebakar, harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.
"Jika mereka masih bisa berkomunikasi dengan leluasa berarti ada yang salah dengan sistem keamanan lapas. Hal ini harus menjadi atensi dan evaluasi dari Kemenkumham," tegasnya.
Bahkan saat dengan Kanwil Kemenkumham DKI, Sekjen DPP PKS ini minta agar Kakanwil memperhatikan hal ini dengan baik. Apalagi ada video viral pesta sabu yang diduga terjadi di Lapas Salemba.
"Ini tentunya menjadi pertanyaan untuk Kadiv PAS dan Kakanwil, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba," ucap Habib Aboebakar. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Program ini mencakup berbagai inisiatif di bidang lingkungan, ekonomi, dan pendidikan.
Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami over kapasitas.
Saat ini, kita menghadapi tantangan penataan sistem peradilan pidana. Umumnya, hukuman bertumpu pada pemenjaraan.
Saat ini jumlah penghuni Lapas se-Riau diketahui telah mencapai 14.692 orang. Padahal kapasitasnya hanya untuk 4.555 orang.
Kemenkumham memberikan remisi serta pengurangan masa pidana khusus bagi narapidana dan anak binaan beragama Islam dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah
LEMBAGA Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong meneken perjanjian kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia yang digelar di Gereja Oikoumene Terang Dunia Lapas Cibinong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved