Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KERABAT dekat buronan Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, meminta agar Harun menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keluarga berharap adanya kepastian lantaran Harun sudah satu tahun menjadi buronan dan hingga kini belum ditemukan keberadaannya.
"Saya secara pribadi mengimbau supaya kalau perlu (Harun Masiku) menyerahkan diri. Supaya segera ada segera kepastian bagi dia, kepastian bagi keluarga," kata Daniel di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/1).
Permintaan itu disampaikan Daniel seusai diperiksa penyidik komisi antirasuah. Ia mengaku dicecar penyidik seputar hubungannya dengan eks caleg PDIP itu. Namun, Daniel mengaku tak memiliki informasi mengenai keberadaan Harun.
"(Ditanyai) mengenai kekerabatan dan informasi yang bisa berguna untuk penyidik. Tapi secara pribadi saya tidak punya informasi sama sekali, justru saya juga bertanya adakah informasi bagi keluarga," ucapnya.
Daniel menyatakan sudah lama tak bertemu harun. Pertemuan terakhir, ujarnya, berlangsung sekitar empat tahun lalu di sebuah mal di Jakarta Selatan. Menurut Daniel, Harun sebelum menjadi caleg juga merupakan advokat. Terkait kabar yang menduga Harun meninggal, Daniel menyatakan tak mengetahui kebenaran hal tersebut.
"Semoga berita itu tidak benar, harapan saya supaya segera bisa ditemukan dan itu juga tentu menjadi harapan dari keluarga," ujarnya.
Baca juga: KPK Pastikan Pencarian Harun Masiku Berlanjut
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik memeriksa Daniel sebagai saksi untuk menggali informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Dalam kasus itu, Harun Masiku ditetapkan sebagai buron sejak Januari 2020.
Adapun KPK total menetapkan empat tersangka yakni sebagai penerima ialah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.
Adapun sebagai pemberi yang ditetapkan tersangka ialah Harun Masiku dan staf di DPP PDIP Saeful Bahri. Ketiga tersangka sudah divonis bersalah di pengadilan. Dalam kasus itu, Harun diduga memberi suap Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan untuk mengurus pergantian anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I.(OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved