Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 40 hari terhadap tersangka dugaan suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.
"Tim Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan selama 40 hari ke depan dimulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 29 Januari 2021," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/12).
Ali menyebut kedua tersangka yang dimaksud adalah Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan dan Juli Amar Ma'ruf selaku Anggota Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla 2016.
Sementara Leni ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Juli ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.
"Saat ini pemberkasan perkara akan terus dilakukan tim penyidik KPK," tutur Ali.
Baca juga: KPK Panggil Dua Tersangka Kasus Korupsi Bakamla
Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek Backbone Coastal Surveillance System Bakamla. Leni dan Juli ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno serta Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen sejak 31 Juni 2019 dalam pengembangan kasus tersebut.
Adapun KPK mempersangkakan Leni dan Juli dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para tersangka dalam kasus ini diduga menguntungkan dirinya sendiri dan atau pihak lain. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini sekitar Rp63,8 miliar.(OL-5)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 telah memutus perkara pencemaran Laut Natuna Utara Perairan Indonesia dengan terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz
Pelaku terancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Irvansyah mengatakan operasi perairan di Aceh untuk mencegah pengungsi Rohingya sejauh ini terbatas,
Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah mengungkap Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang dihitung pihaknya bersama instansi terkait pada 2023 mencapai skor 56.
Data KKP menyebutkan, sepanjang 2023, sekitar 1.347.986 ekor benih bening lobster yang jika dirupiahkan sekitar Rp183 miliar kerugian negara telah berhasil diselamatkan.
Kegiatan penyelundupan benih bening lobster (BBL) diduga telah menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak hingga 30 triliun rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved