Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUNGUTAN suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah terlaksana dengan penerapan protokol kesehatan. Meski begitu, tahapan pilkada belum usai dan pelanggaran protokol masih berpotensi timbul.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan dapat bertindak tegas jika terdapat pelanggaran yang muncul setalah masa pemungutan suara 9 Desember 2020. Ia berpesan agar pasangan calon yang memenangi Pilkada 2020 tidak membuat perayaan, seperti arak-arakan atau konvoi.
“Bagi pihak yang merasa sudah menang tidak perlu euforia secara berlebihan, juga tidak perlu membuat konvoi atau arak-arakan yang menciptakan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan covid-19. Tahapan belum selesai, masih ada tahapan selanjutnya. Mari kita tunggu saja hasil akhir yang akan menjadi keputusan lembaga berwenang,” tegas Mendagri di Jakarta, kemarin.
Tito juga meminta kepada para pihak yang merasa tidak puas dan belum bisa menerima hasil penghitungan suara, dapat menyalurkan keberatan melalui jalur resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Proses penghitungan suara pilkada di tingkat kecamatan telah dimulai, kemarin. Dalam Peraturan KPU, tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maksimal dilakukan hingga Senin (14/12).
Bawaslu meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi dan memperhatikan batas waktu penyelesaian penghitungan suara, jangan sampai penggunaan teknologi justru menghambat.
Komisioner KPU Evi Novida Ginting menegaskan penghitungan suara dengan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) hanya alat bantu. Rekapitulasi suara secara manual tetap dilakukan.
Klaim kemenangan
Partai Golkar mengklaim keunggulan pada pelaksanaan Pilkada 2020. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya unggul di 165 daerah.
“Menurut hitung cepat (quick count) dari 270 wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah, pasangan yang didukung Partai Golkar memenangi 165 daerah,” ujar Airlangga, kemarin.
Jika dipersentasekan, lanjut dia, Partai Golkar meraih kemenangan 61,11%, melampaui target yang ditetapkan saat awal pilkada, yakni 60%. Untuk pemilihan gubernur (pilgub), dari 9 provinsi peserta pilkada, Airlangga menyebut calon yang diusung maupun didukung Partai Golkar menang di 6 provinsi, yakni Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Partai Nas-Dem berhasil mengantarkan kemenangan bagi empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Partai Nas-Dem juga memenangi pilkada di 128 daerah untuk pemilihan bupati dan wali kota.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menjelaskan persentase kemenangan Partai NasDem mencapai 59,46%. Namun, Johnny menambahkan, data itu masih sementara hingga ada pengumuman resmi dari KPU.
Dari sekian banyak kemenangan, Johnny mengungkapkan kader-kader Partai NasDem merebut 1 posisi gubernur, 2 wakil gubernur, 47 bupati/wali kota, 32 wakil bupati/wakil wali kota, dan 4 pasangan calon. “Total ada 90 kader Partai NasDem yang meraih hasil positif dari pilkada ini,” tandas Johnny. (Uta/P-2)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved