Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Bahrain Lubis mengungkap negosiasi harga kebun sawit yang dilakukan mantan Sekretaris MA Nurhadi dengan pemilik lahan bernama Amir Widjaya. Menurutnya, negosiasi tersebut terjadi di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau.
Bahrain mengatakan pembelian kebun sawit tersebut dilakukan dengan bantuan adiknya yang bernama Hilman Lubis. Kebun sawit yang dimaksud berlokasi di Desa Pacaukan, Padang Lawas, Sumatera Utara.
"Waktu itu saya lagi di Pekanbaru ada acara. Terus Hilman telepon, 'Bang, itu pemilik kebun mau datang ke Pekanbaru, mau jumpa sama pembeli.' Saya bilang nggak papa kalau mau jumpa," ujar Bahrain di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/12).
Mendengar informasi dari adiknya, Bahrain lantas meneruskannya kepada Nurhadi. Awalnya, Bahrain mengatakan bahwa Nurhadi keberatan dengan pertemuan tersebut. Namun setelah diyakinkan Bahrain, akhirnya Nurhadi bersedia bertemu dengan Amir.
"Semula memang keberatan. Tapi karena saya bilang, dia kan belum yakin mungkin siapa pemiliknya," katanya.
Setelah bertemu di lobi hotel, Bahrain lantas mengarahkan Amir ke ajudan Nurhadi. Menurut pengakuannya, Bahrain tidak dapat ikut dalam pertemuan antara Amir dan Nurhadi karena saat itu sedang dalam perjalanan dinas.
"Pertemuan Nurhadi dan pemilik lahan di mana? Di BAP, saudara bisa menjelaskan, bahwa pertemuannya di kamar," tanya jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto kepada Bahrain.
"Iya Pak," jawab Bahrain.
Setelah pertemuan itu, Bahrain menjelaskan bahwa ada informasi yang disampaikan oleh Amir kepada dirinya. Kepadanya, Bahrain menyampaikan bahwa penyelesaian pembelian lahan kebun sawit diselesaikan oleh Hilman.
"Maksudnya gimana?" tanya Wawan.
"Harga pastinya mungkin, untuk dibeli," kata Bahrain.
"Apakah ini termasuk negosiasi harga?" tanya Wawan lagi.
"Tentu," timpal Bahrain.
Namun, Bahrain mengatakan bahwa saat itu belum ada harga yang disepakati. Ia baru mendapat informasi soal kesepakatan harga kebun sawit tersebut dari Hilman.
"Dari hilman (menyampaikan), dia (Amir) matinya (sepakatnya) sekian. Saya lupa," tandasnya.
Diketahui, Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyanto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan gratifikasi pengurusan perkara. Nurhadi diduga menerima uang suap dan gratifikasi dengan total Rp83 miliar.
Uang tersebut antara lain berasal dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto senilai Rp45,7 miliar. Sementara gratifikasi untuk perkara di pengadilan lainnya yang diterima mencapai Rp37,2 miliar. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terjerat kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus TPPU. Usai sidang, ia singgung “azab”. Kuasa hukum menyebut putusan tidak adil dan memastikan akan banding.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Hakim mengungkap aliran dana hingga Rp137 miliar dalam persidangan.
Nurhadi mengharapkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan adil.
MANTAN Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, dituntut 7 tahun pidana penjara dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU).
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved