Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SAKSI Soepriyo Waskito Adi mengungkap aliran dana sebesar Rp15,1 miliar yang masuk ke rekeningnya untuk ditransfer ke menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Rezky Herbiyanto. Soepriyo merupakan anak buah Rezky yang bekerja di PT Herbiyono Energy.
Soepriyo mengaku rekeningnya dipinjam oleh Rezky sejak 2015. Menurutnya, ada dua kali transfer uang yang masuk ke rekeningnya saat dipinjam oleh Rezky.
"Yang pertama itu transfer senilai Rp5,1 miliar. Mohon izin saya lupa (transfernya), soalnya mutasinya lupa, dari Pak Hiendra Soenjoto," ungkap Soepriyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/12).
Hiendra diketahui merupakan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT). Dalam perkara ini, ia diduga menjadi pihak yang melakukan suap kepada Nurhadi melalui Rezky.
"Terus yang kedua Rp10 miliar dari Pak Rezky," jelas Soepriyo.
Transaksi tersebut menurut Soepriyo diterima Rezky dari pengusaha Iwan Cendikiawan Liman. Hal itu diketahui setelah Iwan menghubunginya secara langsung dan menanyakan pengurusan di PT MIT. Atas pertanyaan Iwan, Soepriyo lantas melaporkan hal itu ke Rezky.
Laporan Soepriyo ke Rezky tersebut dipaparkan oleh jaksa penuntut umum KPK yang diketuai Wawan Yunarwanto saat membacakan berita acara pemeriksaan. Dalam BAP tersebut, Soepriyo mengaku disuruh berbohong oleh Rezky apabila dihubungi oleh Iwan.
Selain itu, Wawan juga membacakan BAP Soepriyo terkait transfer Iwan ke Rezky soal pengurusan perkara terkait kontainer.
"Di BAP Nomor 44, saudara menjelaskan bahwa benar setelah Iwan Cendikiawan Liman transfer Rp10 miliar ke Rezky, beberapa hari setelahnya pernah menanyakan ke saya. Saya jawab, itu terkait pengurusan perkara kontainer. Saya tidak tahu saat itu yang diurus Rezky dan beres urusannya. Bahwa saya diperintahkan Rezky soal Multicon itu beres, diurus Beh, maksudnya Nurhadi," papar Wawan.
"Betul Pak," ucap Soepriyo. (OL-14)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terjerat kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus TPPU. Usai sidang, ia singgung “azab”. Kuasa hukum menyebut putusan tidak adil dan memastikan akan banding.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Hakim mengungkap aliran dana hingga Rp137 miliar dalam persidangan.
Nurhadi mengharapkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan adil.
MANTAN Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, dituntut 7 tahun pidana penjara dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU).
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved