Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai adanya partai baru belakangan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Keberadaan mereka diharapkan dapat meramaikan iklim demokrasi Indonesia kedepannya.
Seperti diketahui, partai baru yang muncul ialah Partai Ummat yang didirikan politikus senior Amien Rais. Lalu pada (7/11) partai Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) kembali deklarasikan partai baru dengan nama Masyumi Reborn. Kemudian ada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang sebagian kepengurusan merupakan bekas kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Mendirikan partai merupakan hak warga negara dan itu sesuatu yang biasa. Kami dari PPP mengucapkan selamat datang dalam dunia politik. Semoga kedepan membangun demokrasi secara sehat," ujar Baidowi dalam acara Journalist on Duty IG Live Media Indonesia, Senin (16/11).
Baidowi menekankan, adanya partai politik bukan sekedar nama, namun dibutuhkan eksistensi untuk dikenal luas oleh masyarakat. Menurutnya, ada beberapa partai yang tidak bertahan lama karena berbagai faktor.
"Pendidikan partai politik bukan kali ini saja, sejak era orde baru dan reformasi sudah ada. Banyak yang muncul dan pergi. Parpol perlu eksistensi di lapangan. Perlu ada badan hukum juga dan lainnya," jelas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.
Selain itu, Baidowi juga menuturkan sepak terjang parpol bukan hanya mendirikan partai dan menggaet simpatisan, tetapi akan diuji jika terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu).
"Buat partai politik itu kan syaratnya macam-macam. Harus berbadan hukum, lalu ada verifikasi partai politik. Kalau lolos dalam pemilu bukan berarti selesai pekerjaanya. Mereka harus terlibat dalam politik itu sendiri, itu ujian sebenarnya," ucap Baidowi.
Baca juga : Muhammadiyah : Tokoh Agama Harus Semakin Bijak dan Beretika
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan, dalam pendirian partai politik dibutuhkan minimal tiga syarat. Yang pertama ialah harus memiliki loyalis yang kuat, lalu tokoh sentral yang kuat dan pendanaan yang besar.
"Seperti PSI (Partai Solidaritas Indonesia) pendanaan mereka kuat, tapi tokoh dan loyalis kurang. Kalau tidak ada tiga syarat ini, bakal repot," tutur Hendri.
Menurutnya adanya loyalis dan tokoh yang kuat bisa mendobrak nama partai baru itu. Hal itu juga perlu diseimbangi dengan pendanaan atau modal politik yang kuat juga.
Hendri juga menyoroti, untuk partai baru seperti Partai Ummat dan Gelora memiliki keseriusan dalam meramaikan kancah perpolitikan tanah air.
"Namun disatu sisi membuat masyarakat bingung karena kebanyakan partai nantinya. Saya juga menilai selama ini partai baru belum bisa mendongkrak dari partai indungnya sebelumnya," ucap Hendri.
Selama ini, baru pecahan partai dari Golkar saja yang mampu bertahan berdiri dalam kontestasi politik Indonesia, yakni seperti Partai NasDem dan Gerindra. (OL-7)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved