Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memprioritaskan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ketimbang dijebloskan ke penjara.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), kemarin, anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari menilai anggaran BNN 2021 dan penambahan anggaran senilai Rp273 miliar belum melihat rehabilitasi menjadi prioritas BNN dalam memberantas narkoba. “Ini bisa dilihat dari anggaran 2021 yang masih sangat kecil,” ujar Taufik.
Dari anggaran yang sudah, BNN hanya menargetkan 20 lembaga yang memenuhi standar dasar rehabilitasi dengan anggaran Rp3,3 miliar. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan dana kampanye pencegahan BNN senilai Rp30 miliar.
“Kita harus tambahkan lagi lebih dari 20 lembaga ini. Anggaran kampanye bisa kita alihkan untuk rehabilitasi dan menyelaraskannya agar rehabilitasi jadi prioritas,” terangnya.
“Dari anggaran yang diajukan Rp1,6 triliun untuk 2021 masih dinilai kecil dan sulit untuk memaksimalkan fungsi rehabilitasi. Itu karena satu orang membutuhkan dana Rp20 juta untuk direhab 4-6 bulan. Jika ada penambahan, rehabilitasi harus jadi prioritas,” imbuhnya.
Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan. Dia mendorong BNN memprioritaskan anggaran rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sedangkan anggaran senilai Rp1,2 triliun hanya untuk memenjarakan para pengguna narkoba.
“Saya setuju lebih efektif anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi pengguna narkoba,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko menuturkan pihaknya bekerja sama dengan BUMN untuk mendukung dan melakukan berbagai pelatihan di 654 daerah rawan narkoba. “Kami fokus pada pembinaan pencegahan narkoba. Jadi, dana CSR dan BUMN kami arahkan untuk
daerah rawan narkoba. Dan kami berharap DPR juga bisa membangun kapasitas building melalui daerah dapil,” tuturnya.
BNN juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian PU-Pera untuk membangun tempat rehabilitasi di berbagai daerah.
Kepala BNN Heru Winarko menambahkan pagu anggaran BNN pada 2021 sebesar Rp1.689.992.511.000. Heru pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp273.454.960.000. (Sri/P-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Perumusan kebijakan publik seharusnya melibatkan kajian akademik secara mendalam agar memiliki legitimasi yang kuat dan tidak bersifat represif.
APVI telah menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada BNN, namun hingga saat ini belum memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Komunitas menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Esther melihat dampak ekonomi akibat pelarangan total peredaran vape, sebab industri rokok elektrik di Indonesia merupakan sektor yang sedang bertumbuh serta legalitasnya sudah diatur.
Pakar paru peringatkan risiko kanker bagi perokok pasif vape. BNN temukan indikasi narkotika dalam cairan vape dan usulkan pelarangan total dalam RUU Narkotika.
Arvindo mendukung penuh BNN dalam memberantas narkotika bermodus vape, namun meminta pemerintah membedakan produk legal berpita cukai dengan produk oplosan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved