Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPR RI Ahmad Ali menyatakan NasDem mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan pemerintah beberapa bulan lalu. “Ya kita pasti dukung RUU Cipta Kerja. Ini kan program pemerintah yang banyak gunanya untuk mempermudah investasi di Indonesia. Pasti kita dukung program itu. Jangan khawatir,” kata Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, RUU Cipta Kerja dibuat pemerintah untuk menjadikan ease of doing bussines di Indonesia semakin baik. “Jika banyak investasi di Indonesia, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap.’’
NasDem sebagai partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi pemerintah tentu akan selalu mendukung program-program pemerintahan Jokowi.
Apalagi program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak.
“Bagi kami di Fraksi Partai NasDem, omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pascapandemi. RUU Ciptaker ini menjadi jawaban yang tepat,’’ imbuhnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan dari RUU Cipta Kerja telah mencapai 75% lebih dan akan terus dirampungkan dalam waktu dekat.
“Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi,” kata Airlangga.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Tujuan RUU Cipta Kerja untuk membuat Indonesia maju 2045 dengan ekonomi 5 besar, keluar dari middle income trap, PDB mencapai US$7,4 triliun, tingkat kemiskinan 0%, dan memiliki tenaga kerja yang kompetitif.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja yang ang- gotanya terdiri dari konfederasi serikat pekerja dan anggota Panitia Kerja RUU Ciptaker. (Iam/P-1)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved