Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa Initial Public Offering (IPO), yakni proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek untuk yang pertama kalinya yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), adalah suatu keniscayaan yang apabila perusahaan pelat merah tersebut ingin menjadi perusahaan yang bertaraf internasional.
"Buat saya, IPO adalah sebuah keniscayaan, yakni sesuatu yang mau atau tidak pasti akan terjadi. Sebab, kalau Pertamina ingin menjadi world class players, itu tidak akan mungkin dengan dana sendiri. Apalagi dengan kebutuhannya yang begitu besar, seperti yang disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina yakni sebesar 133 miliar dollar AS," ucap Eddy saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut politikus Fraksi PAN ini, IPO itu harus terjadi, meskipun kapan waktunya nanti. Eddy mengatakan, bagaimanapun juga pemegang saham tidak akan mungkin injeksi modalnya secara terus menerus kepada Pertamina.
"IPO ini sejak dahulu telah menjadi wacana, tetapi karena pergantian dari Direksi Pertamina itu relatif cepat, maka hal ini berubah lagi. Sehingga akhirnya rencana yang sudah dijalankan cukup panjang itu akhirnya batal, berubah bentuk dan format namun tujuannya tetap IPO, tetapi tidak pernah terealisasi," ungkap legislator Fraksi PAN itu.
Ia berpendapat, Komisi VII DPR RI perlu diyakinkan bahwa kebutuhan dana Pertamina nantinya bisa dipenuhi melalui IPO.
"IPO adalah salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan. Kita perlu kepastian terhadap hal itu. Ini merupakan alternatif yang perlu ditempuh. Tetapi IPO ini pasti juga akan menyisakan pertanyaan terkait bagaimana Pertamina kedepannya. Sejak restrukturisasi ini diumumkan, Pertamina jadi apa sekarang," ujarnya. (OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved