Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGELOLAAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi lokomotif pembangunan untuk peningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dianggap belum maksimal.
Tidak mengherankan jika sampai hari ini, gonjang-ganjing terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di BUMN masih menjadi isu hangat.
Terkiat hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Rapsel Ali mengusulkan kepada DPR RI agar bisa segera membentuk tim penilai kinerja BUMN.
Menurut Rapsel, tim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
“Kalau dalam pemilihan jajaran direksi maupun komisaris BUMN ada tim penilai akhir yang dipimpin presiden dan wakil presiden, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR, saya mengusulkan pembentukan tim penilai DPR,” kata Rapsel Ali, Sabtu (27/6).
Legislator asal daerah pemilih Sulses 1 tersebut menjelaskan, tim penilai DPR ini beranggotakan legislator Senayan, khususnya Komisi VI DPR RI. Nantinya, menurut Rapsel, tim penilai ini akan memberikan penilaian untuk jabatan direktur utama maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN.
“Tufoksi tim penilai ini adalah memberi scoring untuk jabatan dirut maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN setiap tiga bulan. Mereka akan menilai apakah kehadiran sosok tersebut justru men-downgrade maupun mereduksi kesolidan organisasi perusahaan atau tidak,” jelasnya.
Bagi Rapsel, kehadiran tim penilai dari DPR ini sangat urgen dan diperlukan saat ini di tengah banyaknya masalah serta kritik pada BUMN. “Hal ini sangat penting karena terkait dengan produktivitas maupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN,” tegasnya.
Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo) ini mengklaim, dirinya sangat yakin bahwa kehadiran tim penilai kinerja BUMN akan membuat produktivitas dan profitabilitas atau kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama pereode tertentu, akan membaik. “Saya percaya itu,” tegasnya.
Legislator asal Selayar itu menjelaskan, pembentukan tim penilai kinerja BUMN ini semata-mata untuk menyehatkan seluruh perusahaan pelat merah di negeri ini.
Ia juga berani menjamin bahwa tim penilai kKinerja BUMN ini nantinya akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Tim penilai ini kami jamin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak perlu dicurigai ada muatan politis atau dan lain sebagainya. Kami hanya ingin melihat perusahaan BUMN bisa tumbuh dan berkembang lebih sehat dengan produktivitas tinggi dalam memberi konstribusi pendapatan kepada negara. Tim ini akan bekerja memberi penilaian secara obyektif dan terukur,” paparnya. (RO/OL-09)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved