Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VII DPR setujui pagu indikatif Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2021 sebesar Rp66,673 triliun. Komisi VIII juga menyetujui permohonan penambahan anggaran Kemenag dalam RAPBN 2021 sebesar Rp3,836 triliun.
Namun, Komisi VII memberikan catatan bahwa harus ada pembahasan lebih lanjut mengenai RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kemenag yang dianggap belum detail dan maksimal.
RKP yang disusun oleh Kemenag dinilai masih belum menjabarkan dengan detail dan jelas setiap program yang akan dijalankan. Terutama terkait program yang bersentuhan dengan dampak pandemi covid-19.
"Dengan catatan Komisi VIII RI belum menyetujui kegiatan prioritas RKP Kemenag tahun 2021 dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran kegiatan prioritas RKP dalam waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Fachrul Razi, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (26/6).
Baca juga : Komisi VII Minta Menristek Optimalkan Penyerapan APBN 2020
Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan Kemenag mengapresiasi setiap masukan yang diberikan oleh Komisi VIII. Ia mengatakan akan melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan.
"Kami berterima kasih dan akan melakukan perbaikan pada hal-hal yang diberi masukan dengan sebaik mungkin," ujar Fachrul.
Sebelumnya pada rapat yang dilakukan Kamis, (25/6), Komisi VIII menolak menyetujui permohonan penambahan anggaran Kemenag pada 2021. Hal itu karena Kemenag dianggap kurang fokus terhadap penanganan covid-19. Selain itu, Kemenag juga dianggap hanya sebatas menyalin detail dari anggaran tahun lalu. (OL-2)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved