Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diminta untuk lebih memperhatikan sikapnya di tengah masyarakat. Tiap langkah Firli mencerminkan instansi.
"Firli harus patuh terhadap kode etik yang dibuat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, bagaimana mungkin minta rakyat patuh hukum jika Firli tidak patuh terhadap aturan? Maka apapun itu, Firli harus taat aturan sebagai tauladan," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman, Jumat (26/6).
Boyamin mengatakan tingkah Firli di tengah masyarakat juga menjadi cerminan bagi anak buahnya di KPK. Tingkah Firli naik helikopter mewah untuk pulang kampung dinilai salah.
Hal ini perlu teguran. Jika tidak, kata Boyamin, ke depan, pamer kemewahan akan menjadi wajar di kalangan pejabat KPK. Pejabat KPK bakal mudah disuap.
"Jika diperbolehkan gaya hedon maka nanti lama-lama pakai jet pribadi kemanapun pergi, dan yang bisa memberi fasilitas jet pribadi bisa aja pengusaha yang punya kepentingan dengan KPK terkait usahanya," ujar Boyamin.
Baca juga: Strategi Pencegahan di Era Firli Dipertanyakan
Firli juga diminta fokus untuk pamer hasil kinerja KPK. Pamer kekayaan dinilai enggak penting.
"Saya peduli kepada KPK untuk integritas moral tinggi dan bersih sehingga mampu memberantas korupsi dengan gagah berani tanpa beban," tutur Boyamin.
Boyamin mengaku tak ada maksud lain dalam tiap laporannya terhadap tingkah laku Firli. Dia juga mengaku tak menyimpan beban pribadi terhadap Firli.
"Kalau Firli bukan ketua KPK maka mau tiap hari naik helikopter silakan. Saya tidak punya urusan pribadi dengan Firli, bahkan waktu pencalonan di panitia seleksi dan DPR tidak menolak Firli," ucap Boyamin.
Maki sudah dua kali melaporkan Firli terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pertama, Firli dilaporkan karena melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di tengah anak-anak dalam perjalanannya di Baturaja, Sumatra Selatan. Kedua, Firli dilaporkan lagi saat naik helikopter milik perusahaan swasta untuk pergi dari Palembang ke Baturaja. (A-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved