Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan peristiwa jatuhnya pesawat jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI AU pada Senin (6/6/) yang waktunya cukup berdekatan dengan jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI AD menunjukkan ada masalah pada perawatan alutsista TNI. Hal ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Perawatan sangat penting mengingat alutsista kita saat ini banyak yang bermasalah di antaranya karena banyak alutsista yang sudah berumur dan minimnya suku cadang.
"Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil. Namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih," ujar Syaifullah, dalam keterangan pers, Selasa, (16/6).
Ia mengatakan pesawat dan helikopter atau kendaraan militer lainnya yang digunakan TNI harus dipastikan benar-benar mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
"Kemenhan harus memastikan bahwa pembelian alusista dan suku cadangnya benar-benar yang berkualitas, dan sesuai dengan medan tempur dan pertahanan di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: DPR Desak Audit Alutsista TNI
Diungkapkan Syaifullah, saat ini di semua matra TNI, masalah perawatan menjadi hal serius. Karena keterbatasan perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akan menurunkan kemampuan tempur yang juga akann berimbas pada menurunnya keselamatan anggota TNI.
Manurut Syaifullah salah satu kendala klasik pada perawatan dan pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran pertahanan yang masih yaitu sebesar Rp131 triliun atau masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5% dari PDB.
"Saya melihat Kemenhan sudah berusaha memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Di antaranya dengan menekan adanya mafia perdagangan alutsista, sehingga harga beli bisa lebih murah dibanding sebelumnya," tutupnya. (A-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved