Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta. Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19 seharusnya sesama pejabat tidak sibuk saling menyalahkan.
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yan sedang kesusahan,” kata Wibi dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (9/5).
Fraksi NasDem, ucapnya, tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bansos tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Menurut Wibi, yang terpenting pemerintah menjamin kebutuhan warga yang terdampak Covid-19 dipenuhi.
Ia meminta semua pihak bersinergi untuk meminimalisir beban warga yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa digaji
"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan," tutur Wibi.
Pemerintah pusat, sebut Wibi, seharusnya terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Wibi menjelaslan, alasan pemprov DKI meminta bantuan ke pusat karena terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.
“Kami juga meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” pungkas Wibi.
Diketahui, tiga menteri Jokowi yang mengkritik keras Gubernur Anies Baswedan soal bansos ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sri Mulyani, secara gamblang dihadapan anggota DPR RI menyebut Pemprov DKI tidak memiliki anggran untuk bansos. Sehingga meminta bantuan ke pusat menganggarkan bansos berikutnya.
Sedangkan, Muhadjir dan Juliari mengkritik data penerima bansos DKI yang tidak akurat dan dituding tumpah tindih. Akibatnya, pusat kerepotan menyalurkan paket sembako ke warga. (OL-4)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved