Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku.
Penyebabnya, kondisi teknis lantaran Jakarta dilanda banjir, termasuk area depan Gedung KPK.
"Karena ada kendala teknis banjir tadi pagi, sesuai kesepakatan antara penyidik dan para saksi pemeriksaan akan dijadwal ulang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).
Semula, penyidik komisi akan memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, dan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting. Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI, Riezky Aprillia. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Saeful Bahri. Satu saksi lainnya yang juga dipanggil KPK ialah advokat Donny Tri Istiqomah.
Baca juga: KPK Minta Harun Masiku Segera Menyerahkan Diri
"Semua saksi-saksi kasus PAW sepakat dengan penyidik untuk mengatur ulang jadwal pemeriksaan," imbuh Ali.
KPK sempat memeriksa Arief pada 28 Januari. Adapun Evi diperiksa beberapa hari sebelumnya, yakni 24 Januari. Untuk Riezky pernah diperiksa KPK pada 7 Februari.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat tersangka. Sebagai penerima suap yaitu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Adapun tersangka yang menjadi pemberi ialah politikus PDIP Harun Masiku dan Saeful Bahri yang juga pernah menjadi caleg PDIP.
Banjir di sekitar Gedung KPK terjadi sejak Selasa (25/2) pagi. Rumah Tahanan C1 KPK yang berada di Kompleks Gedung ACLC KPK, juga sempat tergenang. Air setinggi mata kaki (sekitar 10 cm) dilaporkan menggenangi bagian pintu masuk rumah tahanan. KPK pun langsung menyiapkan langkah evakuasi jika air masuk ke sel tahanan.(OL-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved