Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia. Anggota DPR asal daerah pemilihan Sumatra Selatan I itu berstatus sebagai saksi untuk tersangka penerima suap sekaligus eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
Agenda pemeriksaan terhadap Riezky untuk penyidikan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Wahyu Setiawan selaku penerima suap dan eks caleg PDI-P Harun Masiku sebagai pemberinya.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfitmasi, Jumat (7/2).
Pada perkara ini, Riezky merupakan kolega Harun di PDIP. Riezky menjadi pengganti di kursi DPR setelah Nazarudin Kiemas yang dinyatakan lolos oleh KPU, meninggal dunia.
Baca juga: Diperiksa KPK, Komisioner KPU Tegaskan Tolak PAW Harun Masiku
Sementara Harun merupakan pihak yang ditunjuk DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin namun batal karena KPU memutuskan Riezky berdasarkan perolehan suara.
Karena gagal menduduki kursi di Senayan, Harun pun meminta Wahyu mendorong KPU menggelar rapat pleno untuk mengubah keputusan sebelumnya. Langkah itu pun dibarengi dengan tindak pidana korupsi berupa suap.
Akibatnya, KPK pun menangkap tangan Wahyu kemudian menetapkannya sebagai tersangka berikut Harun, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Suap yang mendasari perkara ini mencapai Rp600 juta dari total kesepakatan Wahyu dan Harun senilai Rp900 juta. (OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved