Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Kerja (Panja) Jiwasraya dilaporkan telah menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat umum atau hearing yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi, mengatakan sejumlah pihak pada Selasa (28/1) akan dimintai pendapat, termasuk pakar asuransi dan pakar saham, untuk mengetahui ataupun mendapatkan gambaran terkait dengan skema jasa asuransi dan pasar modal.
"Hal ini penting untuk mengetahui di mana letak malaadministrasi tata kelola Jiwasraya," kata Baidowi di Jakarta, kemarin.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu, panja juga akan mengundang Menteri BUMN dan direksi Jiwasraya pada Rabu (29/1) untuk mengetahui persoalan secara detail dan skema yang dilakukan perihal pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.
Dalam beberapa kesempatan, menurut dia, pemerintah menargetkan pengembalian uang nasabah memakan waktu 4 tahun. Namun, bagaimana skemanya dan apakah tidak bisa dipercepat, hal itu akan disampaikan. Dia mengatakan panja juga akan mengundang direksi lama Jiwasraya, bahkan yang ditahan pun akan diupayakan hadir dengan koordinasi ke pihak terkait.
"Panja akan memanggil Menteri BUMN sebelumnya untuk mengungkap persoalan agar tidak saling menya-lahkan," ujarnya pula.
Setelah itu, Baidowi menjelaskan Panja Jiwasraya akan mendengarkan keterangan BPK, OJK, akuntan publik, dan PPATK. Dia menjelaskan langkah-langkah itu akan dilakukan panja sesegera mungkin demi meyakinkan publik bahwa panja tak sekadar seremonial.
Susun nama
Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan pihaknya masih menyusun nama-nama anggota Komisi III yang akan masuk Panja Jiwasraya. Ia mengatakan penyusunan nama-nama tersebut akan rampung pekan depan.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry.
"Masih susun nama-nama (anggota panja). Ya pekan depan (rampung penyusunan nama-namanya)," ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.
Hal yang sama juga diutarakan anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani. Ia mengatakan Panja Jiwasraya masih menunggu nama-nama dari fraksi di Komisi III untuk bergabung dalam panja tersebut.
"Soal nama-nama masih nunggu lengkap dari fraksi-fraksi," jelasnya.
Dari Fraksi PPP, ia mengatakan dirinyalah yang akan masuk panja tersebut.
Pembentukan Panja Jiwasraya, terang Arsul, dilakukan untuk mengawasi proses hukum dan tindak lanjut Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus Jiwasraya.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa pihaknya masih belum mengirimkan nama anggota yang akan masuk Panja Jiwasraya.
"PKS, karena menginisiasi pansus, maka pimpinan Fraksi PKS sampai saat ini belum mengirim nama-nama di Panja Jiwasraya. Fraksi PKS menghormati proses panja di Komisi III," tandasnya.
Sebagai informasi, Komisi III DPR telah memutuskan untuk membentuk panja pengawasan penegakan hukum kasus Jiwasraya. Hal itu menjadi kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung pada Senin (20/1) lalu. (Ant/X-6)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved