Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) kasus suap yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hal itu menanggapi tudingan tim hukum DPP PDIP yang menyebut ada kebocoran di internal KPK.
"Yang jelas kami dari KPK tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan kepada pihak mana pun," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kamis (16/1) malam.
KPK, tandasnya malah mempertanyakan keaslian sprinlidik tersebut.
"Tentang keasliannya, kami tidak masuk ke sana. Apakah itu asli atau palsu," imbuhnya.
Baca juga: Langkah Dewas Terima Tim Hukum PDIP Dikritisi
Sebelumnya, tim hukum PDIP menyebut sprinlidik kasus KPU yang ditandatangani Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo bocor ke pihak yang tidak berkepentingan.
Tim hukum menyebut kebocoran tersebut kemudian merugikan PDIP lantaran pemberitaan kasus KPU menyudutkan partai berlambang banteng itu. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved