Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum (PSHK) UII Anang Zubaidy mengungkapkan siapapun sosok yang mengisi Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak menyelesaikan problem pelemahan KPK.
Kendati Dewas KPK diisi figur-figur yang dikenal punya integritas dan kapasitas mumpuni.
"Dewan pengawas yang diisi oleh sosok yang baik tidak akan menyelesaikan masalah pelemahan undang-undang KPK yang sudah sedemikian sistematis," terang Zubaidy kepada Media Indonesia (21/12).
Zubaidy mengemukakan tiga alasan untuk memperkuat pendapatnya. Pertama, sosok yang saat ini duduk di Dewan Pengawas KPK belum menjamin KPK akan kembali tajam dan semakin tajam.
"Hadirnya sosok itu, pertama, belum menjamin apakah akan mampu memberikan warna bagi upaya untuk mengembalikan KPK menjadi lebih kuat," sambungnya.
Alasan kedua, tidak ada jaminan Dewas KPK akan tetap diisi sosok yang berintegritas pada periode Dewas KPK selanjutnya.
"Kedua, siapa yang bisa menjamin kualitas anggota dewan pengawas periode yang akan datang," tegas Zubaidy.
Terakhir, Zubaidy mengungkapkan bahwa Dewas KPK dikritik bukan hanya soal keberadaannya, melainkan pula kewenangannya yang masuk ranah penegakan hukum.
"Ketiga, yang dikritik oleh publik bukan hanya soal keberadaan dewan pengawas, melainkan kewenangan dewan pengawas yang masuk pada ranah pro justisia," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa permasalahan utama bukan pada sosok Dewas KPK, melainkan revisi UU KPK. Ia berpendapat terdapat upaya pelemahakan lembaga antirasuah melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
"Problem utama yang kita hadapi hari ini adalah upaya pelemahan agenda pemberantasan korupsi melalu revisi UU KPK," lanjutnya.
Zubaidy juga menyampaikan bahwa banyak poin penting dalam UU KPK yang sangat potensial melemahkan KPK.
"Sehingga pada gilirannya akan memperlambat agenda pemberantasan korupsi itu sendiri," pungkasnya. (Zuq/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved