Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menilai tiga figur yang disebut Presiden Joko Widodo masuk bursa calon anggota dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki integritas dan kemampuan untuk membuat lembaga antirasuah semakin bernyali.
"Karena rekam jejak dan prestasinya selama ini, saya rasa mereka pantas menjadi dewan pengawas KPK," ujar Benny ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (19/12).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai Dewas KPK. Mereka ialah hakim Albertina Ho, mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.
"Nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena, kan hanya lima. Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan akademisi, ada dari ahli pidana," ujar presiden saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Benny berharap ketiga figur itu harus mampu membawa KPK sebagai lembaga yang berani mencegah pelbagai tindakan korupsi, termasuk membangun sistem pengawasan.
"Harapan publik, mereka harus membuktikan bahwa mereka pantas membawa KPK lebih baik dalam membangun sistem pengawasan dan pencegahan. Itu dilakukan agar korupsi bisa dicegah semaksimal mungkin."
Anggota Gerakan Suluh Kebangsaan, itu mengingatkan agar para kandidat anggota dewas KPK responsif menjawab tuntutan masyarakat terkait pemberantasan korupsi di negeri ini.
"Mereka punya kuasa untuk menjalankan tugas membuat KPK memiliki kredibilitas. Dan di tangan mereka pula kepercayaan publik dipertaruhkan," tandasnya. (Gol/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved