Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA mendukung dan mengoptimalkan kinerja anggota dewan, Partai NasDem memberikan pelatihan kepada para tenaga ahli (TA) dari ke-59 anggota dewan DPR-RI Partai NasDem.
Saat membuka pekan pelatihan TA, Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan berpesan agar para TA dapat betul-betul memahami tugas dari para anggota DPR.
"Kalau kita ini sebagai TA, hendaknya benar-benar ahli, tentu ahli di bidangnya. Mengapa kita lakukan orientasi ini? Supaya TA baik anggota DPR/MPR dalam bekerja tidak hanya sebatas menerima gaji. Karena sangat penting bagi para TA memiliki loyalitas tidak sekedar kepada anggotanya, tetapi loyal kepada partai politiknya," tegas Zulfan, saat memberikan sambutan pembukaan, di Gedung Kampus Akademi Bela Negara (ABN), Jakarta, Kamis (19/12).
Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan loyalitas para TA juga dibutuhkan bagi para kader NasDem yang duduk di DPR. Oleh karena itu penting bagi para TA untuk menjadi kader yang berkualitas, terus belajar membangun kualitas Partai NasDem.
Baca juga: NasDem Usul Revisi Ulang UU KPK Bila Melemahkan
"Kepada TA harus banyak membaca, jangan hanya melihat copy paste dari media-media mainstream untuk bahan tulisan. Buatlah karya baru untuk anggota dewan kita, agar hasilnya berkualitas," tuturnya.
Pada waktu yang sama, Gubernur ABN IGK Manila mengatakan kegiatan ini merupakan upaya dari Partai NasDem melahirkan TA yang profesional.
"Orientasi ini memiliki tujuan, pertama meingkatkan kualitas TA agar menunjang kinerja dewan, kedua supaya para TA mengenal Partai NasDem lebih dalam dan terakhir karena faktor pemuda kita yang kurang memiliki kualitas menulis. Kalau tugas bicara itu tugas anggota dewan, TA lah tugasnya yang membantu menjebatani kebutuhan dewan," kata IGK Manila saat memberikan laporan kegaiatan.
Karena itu, dia mengharapkan agar output dari kegiatan ini menjadikan TA Partai NasDem lebih berkualitas. Dampaknya akan kepada kualitas para anggota dewan yang berujung pada meningkatnya kualitas Partai NasDem.
"Semoga hasil dari sini membuat tenaga ahli Partai NasDem yang top markotop. Bukan sekedar namanya tenaga ahli, tapi tidak sesuai dengan predikat namanya," pungkasnya.
Ke depan, Orientasi Sistem Pendukung Fraksi Partai NasDem akan dilakukan pada dua gelombang. Gelombang pertama pada 19-21 Desember 2019 dan gelombang kedua akan direncanakan sekitar awal tahun 2020. (OL-2)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Lestari Moerdijat menegaskan bahwa seni ukir bukan sekadar karya artistik, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa.
PEMBANGUNAN berbasis data yang akurat diyakini mampu mendorong peran aktif sektor kebudayaan dalam memperkokoh fondasi pembangunan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dorong peningkatan literasi nasional manfaatkan tingginya minat baca Gen Z berdasarkan riset Jakpat 2025.
GURU perempuan memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui kontribusi nyata dalam pembentukan karakter generasi penerus yang tangguh.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya pengamalan Empat Pilar Kebangsaan untuk menjaga kelestarian alam dan harmoni kehidupan bernegara.
FASE darurat kekerasan terhadap penyandang disabilitas memerlukan langkah konkret bersama dan segera untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh warga negara yang diamanatkan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved