Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem tidak pernah menjadikan perpanjangan masa jabatan presiden sebagai usulan politik dari pihaknya. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. NasDem mengangkat isu tersebut sebagai diskursus bersama.
"Kami tidak pernah menjadikan itu sebagai usulan politik. Usulan politik itu suatu (yang) sifatnya tekstual dan resmi," kata Willy di Jakarta, Rabu (4/12).
Willy sepakat wacana itu diangkat sebagai bahan diskusi. Segala aspirasi dari masyarakat perlu dibicarakan bersama.
"Kalau itu sebagai sebuah wacana, sebuah diskusi ya tidak apa-apa. Itu kan aspirasi publik, tugas dan fungsi partai itu menyerap aspirasi publik," ujar dia.
Namun, wacana tersebut belum menjadi putusan politik dari NasDem. Anggota Komisi I DPR ini menyebut politik hanya suka mengangkat isu sensasional dan identitas.
"Apakah itu menjadi putusan politik? belum tentu. Ini hanya dijadikan bahan untuk diskusi. Saat ini jarang sekali diskusi gagasan," tuturnya.
Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Mahfud Fokus Stabilitas Politik
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari mengatakan NasDem akan mendorong amendemen secara menyeluruh. Kajiannya pun harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan konstitusi dan kebutuhan bangsa.
NasDem, kata Taufik, akan mengkaji dan menyerap aspirasi terkait kemungkinan perubahan, penambahan ataupun penghilangan norma-norma dalam UUD. Hal itu sesuai hasil rekomendasi kongres partai beberapa waktu lalu.
Awalnya, amendemen UUD 1945 sebatas mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, sejumlah usulan berkembang dan mulai merembet ke soal masa jabatan dan pemilihan presiden.(medcom.id/OL-5)
Presiden Joko Widodo turut mengomentari aksi lima anggota Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di Israel, beberapa Waktu lalu.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Jimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
MKD DPR RI memberikan sanksi ringan terhadap terlapor yang juga Ketua MPR Bambang Seostayo (Bamsoet) terkait pernyataan Amandemen UUD 1945.
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo, yakni menolak penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved