Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demonstrasi dengan membawa 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan.
Demo tersebut bakal dilakukan mahasiswa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/4)
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menerangkan bahwa sebuah hal wajar jika menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
"Dulu saya juga demo. Termasuk menyampaikan pendapat itukan diatur konstitusi," ucap Hasto, Minggu (10/4).
Namun, jika demo ditujukan terkait dengan isu penundaan pemilu, Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo.
Hasto menerangkan orang nomor satu di Indonesia itu telah menegaskan untuk taat pada konstitusi.
"Jadi ketika demo ditujukan dengan agenda itu, saya jadi teringat dari suatu lagu jangan sampai salah alamat milik Ayu Ting-Ting," terang Hasto.
"Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi," pungkasnya. (OL-8)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved