Perintah Jokowi Larang Menteri Bahas Penundaan Pemilu Diapresiasi 

PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi membahas hal-hal terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. 

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).? 

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto membeberkan, pernyataan kepala negara itu patut diapresiasi. Mengingat pernyataan Jokowi kali ini jauh lebih tegas ketimbang pernyataan sebelumnya. 

“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis, jadi jangan fokus ke masalah (penundaan pemilu) itu,” ungkap Agus kepada Media Indonesia, Rabu (6/4). 

Namun, menurut Agus, masalah utamanya dalam hal penundaan pemilu dan wacana tiga periode ini bukanlah kehendak Presiden. Namun, lebih kepada kehendak elit partai dan para politisi. 

“Pernyataan Jokowi ini baru pada menterinya, sementara yang inisiasi para politisi, seperti Muhaimin Iskandar, atau Zulkifli Hasan, mereka representatif partainya masing-masing,” tuturnya. 

“Kalau pernyataan Jokowi kepada para politisi itu tidak diperkenankan. Karena bukan hak Jokowi, karena Jokowi bekerja pada menteri bukan partai,” tambahnya. 

Baca juga :Moeldoko: Tiga Periode Isu Gorengan tidak Berkualitas

Artinya, Agus menyarankan anggota parlemen yang bertugas juga membuka suara agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan berlebih dari masyarakat soal wacana tunda pemilu ini. 

Agus mempertanyakan sikap parlemen, apakah sama dengan apa yang ada dalam benak Jokowi. Jika beda, tentu akan jadi masalah baru. 

“Kalau tidak nyambung ini tentu jadi masalah, dan masih ada kepentingan sepihak dari parlemen untuk penundaan pemilu. Karena bagi mereka, ingin memperpanjang masa jabatan mereka juga,” ujarnya. 

Agus pun meminta agar Jokowi beserta jajaran parlemen juga memberi pernyataan lebih tegas terkait penolakan adanya wacana penundaan pemilu dan tiga periode Jokowi. 

“Mudah-mudahan apa ucapan Jokowi ini dengan kesungguhan, bahwa ia tak ingin menunda pemilu itu menjadi kenyataan,” papar Agus. 

Namun sejatinya, kata Agus, publik secara umum tentu masih meragukan pihak partai-partai, apakah punya sikap yang sama dengan pernyataan Jokowi atau masih berhasrat untuk menunda pemilu 2024 nanti. (OL-7)