Berita Terbaru Uud 1945 Hari Ini

Presiden Jokowi Buka Suara soal 5 Anggota PBNU Temui Presiden Israel

Presiden Joko Widodo turut mengomentari aksi lima anggota Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di Israel, beberapa Waktu lalu.

Perubahan Nomenklatur Wantimpres Jadi DPA Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.

Jimly Asshiddiqie: Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung Presiden Dapat Diatur dalam UU

Jimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang.

Fraksi NasDem Dorong Revisi Wantimpres Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

MKD Beri Sanksi Ringan Terhadap Bambang Soesatyo Terkait Pernyataan Amendemen UUD 1945

MKD DPR RI memberikan sanksi ringan terhadap terlapor yang juga Ketua MPR Bambang Seostayo (Bamsoet) terkait pernyataan Amandemen UUD 1945.

BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Pakar

Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.

Perlu Amendemen, Cak Imin Sebut UUD 1945 Saat Ini masih Banyak Kekurangan

KETUA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin cenderung menyetujui untuk dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Masih ada kekurangan.

Haedar Nashir: Pancasila Harus Menjadi Fondasi Bangunan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Peringatan Hari Lahir Pancasila perhatian bukan pada ritual peringatan, namun semestinya pada komitmen menjadikan nilai dasar Pancasila itu sendiri.

Sustainable Development Goals dan Maqashid Syariah

DALAM konteks bernegara, merumuskan maksud dan tujuan sebuah kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan umum, yakni manusia dan kemanusiaan ialah tumpuan kedaulatan.

Uji Ketentuan Pajak Hiburan, Pengusaha Minta Karaoke Keluarga Dikecualikan

MK menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Uji Syarat Pembubaran Parpol Korup

SEORANG mahasiswa mengajukan uji materiil aturan yang mengatur hanya Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik (parpol).

Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State

Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.

Istana : Presiden Tidak Terganggu dengan Wacana Pemakzulan

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak terganggu dengan wacana pemakzulan dirinya.  Presiden bekerja seperti biasa namun penilaian soal pemakzulan diserahkan pada masyarakat.  

Masyarakat Desa Garda Terdepan Pembangunan Nasional

Pengembangan sejumlah potensi desa merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional.

5 Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, Makna dan Penjelasan

PANCASILA sebagai dasar negara Indonesia, menduduki posisi sentral dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. 

Tak Diatur UUD 1945, Pengubahan Syarat Usia Capres-Cawapres bukan Kewenangan MK

PENGUBAHAN syarat usia capres dan cawapres dinilai bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebab, hal itu tak diatur UUD 1945 yang menjadi dasar proses hukum di MK.

Jokowi Dukung Rencana Amendemen UUD 1945, Setelah Pemilu 2024

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang menjadi usulan MPR.

Amendemen UUD 1945, PDIP: Harus Dilakukan Secara Cermat

SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.

Refleksi Kemerdekaan: Jangan Sampai Indonesia Maju Secara Fisik, Tetapi Jiwanya Rapuh

KETUA Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengajak seluruh komponen bangsa untuk mensyukuri dan melakukan refleksi mendalam atas kemerdekaan yang diraih Indonesia selama 78 tahun.

MPR Masih Dorong Amendemen UUD 1945 untuk Masukan PPHN

Ketua MPR mengklaim sudah mengkaji lebih dalam tentang amandemen UUD 1945.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran