Berita Terbaru UUD 1945 Hari Ini

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Kehidupan Bernegara

PERUBAHAN Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tingkatkan Peran Aktif Generasi Muda dalam Proses Pembangunan Bangsa

PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki. 

Struktur dan Amandemen UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusi Indonesia

UUD 1945 mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat. 

Makna Pembukaan UUD 1945 dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ibarat kompas yang memandu bangsa Indonesia dalam mengarungi samudra kehidupan bernegara.

Ini Alasan Tanggal 18 Agustus Diperingati Sebagai Hari Konstitusi. 

Tanggal 18 Agustus diperingati sebagai hari konstitusi yaitu hari penting dalam sejarah Indonesia. Hari Konstitusi adalah hari ketika pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 terlaksanakan. 

Cara dan Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.

Penggunaan Jilbab Dinilai Bagian Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945

KETUA Umum JSIT Indonesia Fahmi Zulkarnain mengatakan bahwa penggunaan hijab atau jilbab sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila.

Presiden Jokowi Buka Suara soal 5 Anggota PBNU Temui Presiden Israel

Presiden Joko Widodo turut mengomentari aksi lima anggota Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di Israel, beberapa Waktu lalu.

Perubahan Nomenklatur Wantimpres Jadi DPA Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.

Jimly Asshiddiqie: Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung Presiden Dapat Diatur dalam UU

Jimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang.

Fraksi NasDem Dorong Revisi Wantimpres Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

MKD Beri Sanksi Ringan Terhadap Bambang Soesatyo Terkait Pernyataan Amendemen UUD 1945

MKD DPR RI memberikan sanksi ringan terhadap terlapor yang juga Ketua MPR Bambang Seostayo (Bamsoet) terkait pernyataan Amandemen UUD 1945.

BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Pakar

Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.

Perlu Amendemen, Cak Imin Sebut UUD 1945 Saat Ini masih Banyak Kekurangan

KETUA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin cenderung menyetujui untuk dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Masih ada kekurangan.

Haedar Nashir: Pancasila Harus Menjadi Fondasi Bangunan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Peringatan Hari Lahir Pancasila perhatian bukan pada ritual peringatan, namun semestinya pada komitmen menjadikan nilai dasar Pancasila itu sendiri.

Sustainable Development Goals dan Maqashid Syariah

DALAM konteks bernegara, merumuskan maksud dan tujuan sebuah kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan umum, yakni manusia dan kemanusiaan ialah tumpuan kedaulatan.

Uji Ketentuan Pajak Hiburan, Pengusaha Minta Karaoke Keluarga Dikecualikan

MK menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Uji Syarat Pembubaran Parpol Korup

SEORANG mahasiswa mengajukan uji materiil aturan yang mengatur hanya Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik (parpol).

Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State

Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.

Istana : Presiden Tidak Terganggu dengan Wacana Pemakzulan

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak terganggu dengan wacana pemakzulan dirinya.  Presiden bekerja seperti biasa namun penilaian soal pemakzulan diserahkan pada masyarakat.  

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia