Berita Terbaru Uud 1945 Hari Ini

Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai tidak Bertentangan dengan UUD 1945

ADANYA gugatan dan usulan pembatasan periodesasi jabatan ketua umum partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang mesti dihargai.

MK Diminta Konsisten Tegakkan Konstitusi

ANGGOTA DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya lembaga

PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut Diabaikan

ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.

15 Serikat Pekerja Minta Mahkamah Konstitusi Respons Aspirasi Pekerja 

Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.

Nilai-nilai Islam Pasti Sejalan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Ajaran agama tidak pernah menyimpang dari Pancasila. Makanya, sebagai orangtua, perlu cermat memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anak,

Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Diharap Bisa Tingkatkan Moral dan Etika

Pemantapan nilai kebangsaan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku serta bertanggung jawab terhadap implementasi nilai-nilai kebangsaan.

15 Serikat Pekerja Kembali Ajukan Uji Formil UU Ciptaker ke MK

Sejumlah serikat buruh mengujikan bahwa proses pengesahan dari Perppu Cipta Kerja ke UU ini telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pakar Undang-Undang Sebut RUU Kesehatan Jangan Keluar dari Pakemnya

RUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Generasi Muda untuk Menjawab Tantangan Zaman

Generasi muda garda terdepan yang memikul tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembangunan ke arah yang lebih baik. 

Makna Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Beserta Penjelasan dan Contoh

Dalam UUD 1945, terdapat sebuah pasal yang membahas tentang kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama.

Senator Papua Barat Tolak Sikap Ketua DPD RI yang Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli

“Perjuangan reformasi ialah menghilangkan sentralisasi kekuasaan pada satu lembaga, dan menegasikan lembaga yang lain, juga menghindari Power tends to corrupt."

Jaringan Aktivis Siap Bangun Front Nasional Penyelamat Reformasi dan Konstitusi

PARA Aktivis Lintas Angkatan menganggap gerakan kembali ke UUD 45 yang asli adalah tidak tepat. Karena akan dipakai oleh elit politik yang ingin memperpanjang masa jabatan

Kader IPM Diajak Jadi Garda Terdepan Hentikan Kerusakan Bangsa

Pelajar adalah kaum terdidik, sehingga memiliki tanggung jawab berpikir untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami bangsa ini, untuk kemudian menawarkan gagasan.

LaNyalla Kunjungi ANRI demi Kembalikan UUD 45 ke Naskah Asli

DPD RI memerlukan data maupun dokumen yang berkaitan dengan proses amendemen konstitusi yang terjadi pada 1999 hingga 2002.

Raja dan Sultan Nusantara Dukung Ketua DPD RI Kembali ke UUD 1945

Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa.

Ketua DPD RI: Persoalan di Daerah adalah Ketidakadilan dan Kemiskinan

LaNyalla mengungkapkan, dirinya telah membuat sebuah kesimpulan bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Ganjar Apresiasi Raja-Sultan se-Nusantara Deklarasikan Komitmen Kebangsaan

Sebanyak 264 raja, sultan, pemangku lembaga adat, serta tetua suku seluruh Nusantara yang hadir dalam perhelatan ini sepakat mendeklarasikan sikap dan komitmen menjaga NKRI, Pancasila dan UUD

Tugas dan Wewenang DPD serta Dasar Hukumnya

DPD sebagai alternatif baru bagi bentuk utusan daerah di MPR yang lebih mewakili kepentingan daerah.

Pengertian Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, ini Bedanya

Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dalam UUD 45 tampaknya ada kemiripan redaksi bahasa. Namun apakah pengertiannya sama atau berbeda? Berikut penjelasan rincinya.

Yuk, Cek Hak dan Kewajiban Warga Negara di Pasal 27 UUD 1945

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki dan harus dilaksanakan setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting