Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menegaskan pertemuan antara elit DPP Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan silaturahmi politik yang wajar.
Hal itu pun tidak akan mengubah peta politik nasional karena NasDem akan terus menjadi pendukung pemerintah sedangkan PKS oposisi.
"Oh itu silaturahim biasa, pembukaan koalisi aja, kemungkinan untuk Pilkada 2020," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (30/10).
Baca juga : Inilah Tiga Poin Kesepahaman NasDem dan PKS
Menurut dia, konteks politik nasional sangat berbeda dengan yang terjadi di daerah. Dengan begitu partai yang berseberangan di tingkat pusat sangat memungkinkan bermesraan ketika menghadapi kontestasi politik tingkat daerah.
Hal itu, kata dia, yang muncul dari pertemuan antara dua partai besar kali ini, NasDem dan PKS yang digawangi Surya Paloh dan Sohibul Iman.
"Konteks pilkada beda dengan nasional dan tidak ada oposisi abadi dalam politik," tegasnya.
Ia menekankan bahwa NasDem tidak akan keluar dari sikapnya dalam percaturan politik nasional. "Tidak akan dicap penghianat NasDem, silaturahim kok dicap penghianat," pungkasnya. (Cah)
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved