Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMILIHAN anggota Legislatif 2019 menghasilkan wajah-wajah baru yang mengisi lembaga wakil rakyat periode 2019-2024. Tidak sedikit di antara mereka berasal dari generasi milenial.
Semangat dan energi prima diyakini bakal mewarnai kinerja para legislator muda usia tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bakal berdampak langsung kepada kinerja lembaga legislatif yang lebih baik.
Peneliti Senior Formappi Djadijono sepakat dengan anggapan bahwa legislator milenial memiliki nilai lebih dalam semangat dan energi. Akan tetapi, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan sehingga mereka membutuhkan adaptasi untuk belajar dalam memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan.
Untuk menutup kelemahan itu, Djadijono meminta legislator milenial lebih aktif dan lebih kritis dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. "Kita berharap mereka jadi motor penggerak dewan. Kita harap mereka lebih produktif, lebih kritis, dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat," kata Djadijono, Sabtu (7/9).
Ia juga meminta legislator muda tidak menurut begitu saja dengan dominasi legislator yang lebih senior. "Jangan sungkan-sungkan dengan senior. Harus berani," terangnya.
Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, menyampaikan bahwa parpol masih akan mengontrol kinerja dari legislator milenial. Karena itu, menurutnya, eksistensi legislator milenial akan tergantung pada bagaimana parpol memberikan peluang bagi mereka untuk berkiprah saat duduk menjadi anggota DPRD.
Perubahan
Sejumlah legislator milenial yang berhasil dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9), rata-rata mengungkapkan keinginan untuk mendorong adanya perubahan kinerja yang lebih baik.
William Aditya Sarana, 23, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, misalnya, termotivasi setelah melihat pemerintah daerah yang ia nilai kinerjanya buruk. "Gubernur DKI saat ini kinerjanya rendah. Padahal, APBDnya begitu besar. Harusnya ada pengawasan yang ketat," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang baru diwisuda 30 Agustus lalu.
Semangat yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP, Dila Nurul Fadilah, 23, Sabtu (7/9).
Menurut Dila, yang ingin ia lakukan dalam lima tahun mendatang ialah mendorong agar Pemerintah Daerah Garut dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.
Lesiana, 35, anggota DPRD Sukabumi pun menyatakan ingin segera bekerja untuk membawa perubahan bagi daerah kelahirannya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu, misalnya, prihatin dengan kondisi kemacetan di Kota Sukabumi. "Karena itu, saya ingin ada kebijakan tata ruang dan tata kota untuk mengatasi kemacetan," kata Lesiana.
Anggota DPRD termuda asal Partai NasDem, Benedikutus Nurdin ST, 33, bertekad mengatasi krisis air di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bersama sejumlah wakil rakyat dari Partai NasDem, ia sejak satu pekan terakhir, bahkan, turun tangan langsung membantu memasok air ke wilayah kekeringan di Desa Golobilas, Dusun Marombok dan Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. (BB/AD/PO/JL/RF/Put/X-6)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Kader Gerindra lebih suka dengan jabatan legislatif.
TERDAPAT sebagian pandangan elite (jam'iyah) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, terlebih dalam menyikapi perhelatan politik lima tahunan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai hanya membuat gaduh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved