Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN anggota Legislatif 2019 menghasilkan wajah-wajah baru yang mengisi lembaga wakil rakyat periode 2019-2024. Tidak sedikit di antara mereka berasal dari generasi milenial.
Semangat dan energi prima diyakini bakal mewarnai kinerja para legislator muda usia tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bakal berdampak langsung kepada kinerja lembaga legislatif yang lebih baik.
Peneliti Senior Formappi Djadijono sepakat dengan anggapan bahwa legislator milenial memiliki nilai lebih dalam semangat dan energi. Akan tetapi, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan sehingga mereka membutuhkan adaptasi untuk belajar dalam memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan.
Untuk menutup kelemahan itu, Djadijono meminta legislator milenial lebih aktif dan lebih kritis dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. "Kita berharap mereka jadi motor penggerak dewan. Kita harap mereka lebih produktif, lebih kritis, dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat," kata Djadijono, Sabtu (7/9).
Ia juga meminta legislator muda tidak menurut begitu saja dengan dominasi legislator yang lebih senior. "Jangan sungkan-sungkan dengan senior. Harus berani," terangnya.
Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, menyampaikan bahwa parpol masih akan mengontrol kinerja dari legislator milenial. Karena itu, menurutnya, eksistensi legislator milenial akan tergantung pada bagaimana parpol memberikan peluang bagi mereka untuk berkiprah saat duduk menjadi anggota DPRD.
Perubahan
Sejumlah legislator milenial yang berhasil dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9), rata-rata mengungkapkan keinginan untuk mendorong adanya perubahan kinerja yang lebih baik.
William Aditya Sarana, 23, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, misalnya, termotivasi setelah melihat pemerintah daerah yang ia nilai kinerjanya buruk. "Gubernur DKI saat ini kinerjanya rendah. Padahal, APBDnya begitu besar. Harusnya ada pengawasan yang ketat," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang baru diwisuda 30 Agustus lalu.
Semangat yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP, Dila Nurul Fadilah, 23, Sabtu (7/9).
Menurut Dila, yang ingin ia lakukan dalam lima tahun mendatang ialah mendorong agar Pemerintah Daerah Garut dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.
Lesiana, 35, anggota DPRD Sukabumi pun menyatakan ingin segera bekerja untuk membawa perubahan bagi daerah kelahirannya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu, misalnya, prihatin dengan kondisi kemacetan di Kota Sukabumi. "Karena itu, saya ingin ada kebijakan tata ruang dan tata kota untuk mengatasi kemacetan," kata Lesiana.
Anggota DPRD termuda asal Partai NasDem, Benedikutus Nurdin ST, 33, bertekad mengatasi krisis air di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bersama sejumlah wakil rakyat dari Partai NasDem, ia sejak satu pekan terakhir, bahkan, turun tangan langsung membantu memasok air ke wilayah kekeringan di Desa Golobilas, Dusun Marombok dan Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. (BB/AD/PO/JL/RF/Put/X-6)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved