Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Menurutnya, langkah konkret yang bisa ditempuh adalah mengundang perwakilan massa untuk mendiskusikan tuntutan mereka.
“Sebagai aspirasi, tentu saja apa yang disampaikan pendemo harus didengarkan oleh DPR. Mengundang perwakilan pendemo untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan itu penting dilakukan,” kata Lucius saat dihubungi Media Indonesia, Senin (25/8).
Lucius menyebutkan sejumlah tuntutan publik memiliki relevansi, antara lain soal penulisan ulang sejarah dan penggunaan anggaran DPR. Menurutnya, hal tersebut layak ditanggapi secara serius oleh parlemen.
Ia menilai seruan pembubaran DPR yang muncul di jalanan lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik atas kinerja legislatif yang dianggap buruk, kontras dengan pendapatan dan tunjangan yang sangat besar.
“Pendapatan tinggi tetapi kinerja buruk. DPR harus menunjukkan ada keinginan untuk menanggapi permintaan publik yang sulit menerima jumlah tunjangan anggota DPR,” tegasnya.
Sebagai langkah, Lucius mendorong DPR membuka transparansi anggarannya kepada publik.
"Hal itu akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat," pungkasnya. (Far/M-3)
ISTRI eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim menyerahkan surat permohonan audiensi dan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan bahwa Komisi III DPR RI bukanlah tempat untuk menguji proses hukum.
Lembaga legislatif tidak lagi bisa berlindung di balik payung hukum yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi serta rasa keadilan saat ini.
Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.
Formappi menyoroti keputusan DPR RI yang mengesakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang di tengah penolakan masyarakat.
PENELITI Formappi Lucius Karus merespons pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut seharusnya DPR lebih sibuk membicarakan kepentingan rakyat.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved