Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi dalam perkara dugaan suap dengan tersangka Bupati Kudus non-aktif Muhammad Tamzil. Ia terjerat OTT KPK terkait kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus pada 2019.
Dari total sembilan orang yang diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/9) itu, tiga di antaranya merupakan PNS Pemkab Kudus. Mereka ialah Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Joko Susilo, pegawai Pemkab Kudus Subchan.
Adapun keenam saksi lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka ialah Direktur CV Rahmania Djati Utama Faiq Himawan, Direktur CV Jakaria Margo Waluyo, Direktur CV Lingkar Matra Ratno, Direktur CV Bangkit Santoso Sariyun, Direktur CV Cinta Damai Suhardi alias Aheng, dan Direktur PT Sinar Utama Karya Sunaryo.
"Penyidik memeriksa Sembilan orang saksi atas nama MTZ (Muhammad Tamzil) dan mendalami keterangan saksi-saksi terkait dengan aliran dana yang diterima oleh Bupati Kudus tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (4/9).
Baca juga: Serahkan 10 Nama Capim KPK, Presiden Sudah Serap Aspirasi Publik
Saat ini, Tamzil mengajukan gugatan praperadilan penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang perdana praperadilan yang diajukan akan digelar pada 9 September di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam petitum permohonan praperadilan, tersangka Tamzil antara lain meminta agar penetapan tersangka yang disangkakan kepadanya dibatalkan. Pasal suap yang disangkakan kepadanya juga dianggap tidak sah menurut hukum.
Tamzil disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-8)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved