Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi tahun anggaran 2016 di lingkungan Badan Kemanan Laut (Bakamla).
Penetapan empat orang tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada 2016.
Empat orang tersangka yaitu LM (Leni Marlina) selaku Ketua Unit Pengadaan Layanan, JAM (Juli Amar Ma'ruf) selaku Anggota Unit Pengadaan Layanan pada Pengadaan Backbone Coastal Surveilance System.
Baca juga: KPK: Syafruddin Temenggung Vonis Lepas, Bukan Bebas
BU (Bambang Udoyo) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bakamla dan RJP (Rahardjo Pratjihno) selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi. Bambang Udoyo sebelumnya telah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dalam perkara suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla.
"LM dan JAM disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (31/7).
Sementara Rahardjo, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Adapun BU dalam kasus ini ditangani oleh POM AL dikarenakan pada saat menjabat sebagai PPK yang bersangkutan merupakan anggota TNI AL," jelas Alex.
Keempat tersangka itu diduga telah memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp54 miliar. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved