Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan menyediakan 10 karpet untuk massa yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah di pinggir Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Ini bentuk kepedulian kami kepada sesama umat muslim yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah," kata Letkol Kavaleri Rohadi Ibnu dari Dewan Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan di depan Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut dia, penyediaan karpet ini merupakan satu bentuk kepedulian agar massa dapat melaksanakan salat dengan alas yang bersih. Terlebih, masjid yang di kementerian tidak dibuka untuk umum.
"Dari pagi, kementerian sudah tertutup untuk umum. Massa tidak bisa masuk ke masjid," kata dia.
Baca juga: Jelang Putusan MK, Presiden Beraktivitas di Istana Jakarta
Sementara itu, massa menyambut baik karpet yang disediakan Kementerian Pertahanan dengan langsung menggelar karpet berwarna hijau tersebut satu persatu di pedestrian dan di depan gedung. Bahkan sebagian massa berbaris mengular untuk mengambil air wudhu yang berasal dari aliran air pada selang yang menjulur ke jalan.
"Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali atas kebaikan mereka (Kementerian Pertahanan) atas pinjaman karpetnya untuk salat," kata relawan massa dari Malang, Jawa Timur, Muhammad Zafir.
Menurut dia, karpet itu berguna sekali bagi massa yang akan menjalankan salat zuhur berjemaah karena bersih dan tidak mengeluarkan uang.
"Kali ini kita tidak perlu membeli plastik seperti kemarin. Nanti selesai salat berjemah zuhur akan kami gulung dan kembalikan," ujarnya. (OL-2)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved