Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA tim kuasa hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, I Wayan Sudirta meyakini tidak akan ada perbedaan pandangan antarhakim atau dissenting opinion dalam putusan sidang sengketa Pilpres 2019. Keyakinannya didasari pada lemahnya bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, Prabowo-Sandi.
"Saya kok tidak melihat tanda-tanda (dissenting opinion) ya, walau pun itu semua hak beliau, para hakim," tutut Wayan saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).
Wayan melanjutkan jika memang ada dissenting opinion dia menilai pertimbangan tedsebut pasti lemah. Menurutnya, tidak ada alasan bagi salah satu hakim mengeluarkan dissenting opinion.
"Bagaimana dissenting opinion dibuat kalau tidak ditunjang alat bukti yang membuat keyakinannya berbeda dengan hakim lain," ujar Wayan.
Baca juga: Jelang Pembacaan Putusan MK, BW Mengaku Perbanyak Doa
Wayan melanjutkan setelah MK selesai membacakan putusan, setiap pihak harus bisa menerima keputusan MK dengan baik.
Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada MK sebagai lembaga peradilan tinggi yang putusannya bersifat final dan mengikat.
"Jangan mengatakan saya paling benar. Kalau enggak menang akan saya lawan kalau begitu kan dia menjadi hakim atas pendapatnya sendiri. Pendapat dia boleh saja kalau berbeda dengan pendapat pihak lain biasa. MK kalau sudah mengadili memutuskan tidak ada cara lain kecuali mentaati kalau kita sebagai penganut negara hukum yang benar," ujarnya.
Sesuai jadwal, MK akan melaksanakan sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada hari ini, Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB.
Saat ini, para anggota kuasa hukum baik pihak pemohon dan termohon sudah mulai hadir di gedung MK. (OL-2)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved