Bawaslu Benarkan MA tidak Terima Gugatan 02

MAHKAMAH Agung (MA) menolak laporan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan adanya dugaan tindak pidana terstrukur sistematis dan masif (TSM) pada Pemilu 2019.

Adapun alasan penolakan gugatan tersebut karena sebelumnya BPN kalah dalam persidangan administratif pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi Pemilihan umum yang diajukan oleh Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," bunyi putusan Nomor 1 P/PAP/2019 yang diterima oleh Media Indonesia, Rabu (26/6).

Selain itu, kepada pihak pemohon yakni Djoko Santoso juga dikenakan hukuman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1,000,000.

Baca juga : Mahfud MD Minta Semua Pihak Terima Putusan MK

Salinan sah penolakan kasasi tersebut telah dikirimkan MA kepada Djoko Santoso selaku penggugat dan Bawaslu selaku tergugat melalui surat Nomor 27/P.PT/VI/2019/1/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

Saat dikonfirmasi kepada Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, ia mengaku pihaknya sudah megetahui informasi tersebut namun untuk salinan resmi surat dari MA belum diketahuinya.

"Bsa dibaca kok intinya kan ditolak sama MA apa yg dilaporkan atas putusan kita dalam penanganan TSM. Itu sudah kita proses dan kita putus (soal penolakan laporan TSM)," jelas Afif.

Sebelumnya, Bawaslu telah menolak gugatan dugaan tindak pidana terstrukur, sistematis dan masif (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02.

Alasannya, karena tidak kuatnya alat bukti yang diajukan 02, di mana hanya menunjukan berupa print out atau berita online yang dikumpulkan. Keputusan tersebut dituangkan dalam putusan bernomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019.

"Ya diputus hari ini. Isi putusannya permohonan tidak dapat diterima," ujar Jubir MA Andi Samsan. (OL-7)