PA 212 Gelar Aksi di MK, BPN: Bukan Instruksi Kami

Saat Reuni 212, Menantu Habib Rizieq Usul 2 Desember Libur Nasional Hari Ukhawah Indonesia

ORGANIZING Committee Reuni 212  Muhammad bin Husein Alatas mengusulkan setiap tanggal 2 Desember dijadikan hari libur nasional sebagai peringatan Hari Ukhuwah Indonesia.

Penyelenggara Konferensi Asia Pasifik 2025 Minta Pemerintah Apresiasi Mufti Besar Palestina

KETUA Panitia Konferensi Asia Pasifik 2025, Oke Setiadi Effendi, meminta pemerintah Indonesia memberikan apresiasi, atau tanda kehormatan kepada Habib Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina. 

Gubernur Pramono dan Wamenag Hadiri Reuni 212 di Monas

Gubernur Pramono Anung dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menghadiri Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,

Reuni Akbar 212 Diawali Shalat Magrib Berjemaah

Setelah itu, mereka kemudian mengkhatamkan Al Quran, karena aksi 212 yang mereka lakukan pada 2 Desember 2016 merupakan aksi membela Al Quran.

Pramono Ajak Peserta Reuni 212 Menjaga Ketertiban Bersama

Gubernur DKI Pramono Anung meminta seluruh peserta Reuni 212 untuk menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman. Menurutnya, acara itu akan tetap menjadi sebuah kesempatan silaturahmi.

Ini 17 Lokasi Parkir Kegiatan Reuni 212 di Jakarta

Kuota kendaraan yang bisa ditampung dari 17 lokasi parkir tersebut adalah 10.794 kendaraan.

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan

Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

Ahli dari Presiden di Sidang MK: Peradilan Militer Penting bagi Disiplin Sistem Pertahanan

Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.

Sidang UU Peradilan Militer di MK, Isu Impunitas dan Keadilan Korban Mengemuka

Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.

DPR Disarankan Konsultasi ke MK Soal Ambang Batas Parlemen

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Soal RUU Pemilu, Dasco: Jangan Sampai Nanti Digugat Lagi ke MK

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia