BPIP Ikut Cegah Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merespons kebutuhan pimpinan TNI untuk mencegah masuknya paham radikalisme di jajaran prajurit TNI. Lembaga tersebut menginisiasi pertemuan resmi dengan TNI dalam waktu dekat.

Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan rencana tersebut terkait dengan informasi yang menyebut sebanyak 3% prajurit TNI terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila. Informasi itu dilontarkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (19/6).

"Pertemuan informal dengan para pimpinan TNI sudah. Dalam waktu dekat kami juga akan kembali bertemu dengan pimpinan TNI," ujar Hariyono di sela-sela acara Rapat Koordinasi dan Temu BPIP dengan Media Massa dalam Rangka Bulan Pancasila 2019, di Harris Hotel & Conventions, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Selain menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan TNI, BPIP akan menemui jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut dia, ada dugaan bahwa yang terpapar radikalisme bukan hanya prajurit TNI, melainkan juga aparatur sipil negara (ASN).

"Termasuk koordinasi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Kalau kasusnya terpapar akibat pemahaman, itu menjadi bagian kami. Kalau mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan negara, itu bagian BNPT dan Detasemen Khusus 88 Polri," papar Hariyono.

Prajurit yang diduga terpapar radikalisme, sambung dia, kemungkinan ialah mereka yang berusia muda atau ketika duduk di sekolah dasar hingga sekolah menengah tidak pernah merasakan mata pelajaran Pancasila. Hal itu akan semakin parah apabila mereka bertemu kelompok tertentu dan langsung tertarik dengan ide tersebut.

Sebelumnya, Menhan Ryamizard berharap agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada Sumpah Prajurit, serta menyatakan kesetiaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, imbuh Ryamizard, selain prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme, ada pula 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar setuju dengan wacana pembentukan negara Islam atau khilafah. Bahkan, sebanyak 18,1% pegawai swasta, 19,4% PNS, dan 19,1% pegawai BUMN yang juga menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan Markas Besar TNI Angkatan Darat tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan adanya prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

Jenderal bintang empat ini menegaskan pihaknya pasti akan mengevaluasi serta menindaklan juti soal temuan itu agar ada perbaikan. Ia juga menekankan untuk mengatasi persoalan paham radikalisme bukan hanya tugas dari TNI, melainkan juga semua komponen masyarakat. (Gol/Ant/P-2)