Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Indonesia Berdaulat (KIBAR), menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6).
Terbentang spanduk bertuliskan "Aksi Ini bukan Bela Prabowo. Aksi Ini Bela Kedaulatan Rakyat. Kembalikan Kedaulatan Rakyat dari Perampok Suara Rakyat".
Terlihat pula slogan "We Stands for Honest and Fair Constitutional Court Judges" yang diangkat beberapa peserta aksi.
Aksi tersebut dikemas dengan pagelaran seni khas Betawi. Terlihat juga sepasang Ondel-Ondel dalam aksi tersebut. Selain menunjukkan Ondel-Ondel, aksi itu juga disertai dengan iringan musik khas Betawi.
Baca juga: Istilah Mahkamah Kalkulator, Cara BPN Giring Opini MK tidak Adil
Tim Advokasi IKB-UI Djuju Purwantoro mengatakan aksi dilakukan untuk menyampaikan pesan moral kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar peduli atas carut marutnya kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
"Selain pesan moral, kami menyatakan keprihatinan atas terjadinya tindak kekerasan pada 21-22 Mei juga dengan meninggalnya ratusan KPPS," tukasnya.
Berdasarkan pantauan, massa yang mengenakan pakaian kuning tersebut saat ini masih melakukan aksi mendekat ke gedung MK. (OL-2)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved