Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
IKATAN Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Indonesia Berdaulat (KIBAR), menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6).
Terbentang spanduk bertuliskan "Aksi Ini bukan Bela Prabowo. Aksi Ini Bela Kedaulatan Rakyat. Kembalikan Kedaulatan Rakyat dari Perampok Suara Rakyat".
Terlihat pula slogan "We Stands for Honest and Fair Constitutional Court Judges" yang diangkat beberapa peserta aksi.
Aksi tersebut dikemas dengan pagelaran seni khas Betawi. Terlihat juga sepasang Ondel-Ondel dalam aksi tersebut. Selain menunjukkan Ondel-Ondel, aksi itu juga disertai dengan iringan musik khas Betawi.
Baca juga: Istilah Mahkamah Kalkulator, Cara BPN Giring Opini MK tidak Adil
Tim Advokasi IKB-UI Djuju Purwantoro mengatakan aksi dilakukan untuk menyampaikan pesan moral kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar peduli atas carut marutnya kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
"Selain pesan moral, kami menyatakan keprihatinan atas terjadinya tindak kekerasan pada 21-22 Mei juga dengan meninggalnya ratusan KPPS," tukasnya.
Berdasarkan pantauan, massa yang mengenakan pakaian kuning tersebut saat ini masih melakukan aksi mendekat ke gedung MK. (OL-2)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved