Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU jam sebelum dimulainya pelaksanaan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019, sejumlah ruas jalan sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup sementara. Sayangnya, hal tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Alhasil, beberapa kendaraan berhenti di depan Jalan Merdeka Barat dan memilih memutar arah.
Dalam pantauan, pihak kepolisian bersiaga mengamankan area Jalan Merdeka Barat atau area Patung Kuda agar tidak terjadi unjuk rasa perihal sebelum dan sesudah sidang perdana PHPU.
"Dalam rangka sidang PHPU di Gedung MK, ruas jalan akan ada pengalihan arus lalu lintas karena penutupan jalan,” Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Muhammad Nasir saat dimintai keterangan Kamis (13/6).
Baca juga: Semua Komisioner KPU RI Datang di Sidang Perdana Sengketa Pilpres
Dalam pantauan, tampak kawat duri dan pembatas jalan melintang untuk menutupi jalan Merdeka Barat. Selain itu, sejumlah kendaraan taktis juga dipersiapkan oleh pihak kepolisian.
Adapun jalan yang ditutup sementara menjelang sidang perdana PHPU ialah:
1. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke arah kiri maupun ke kanan menuju Jalan Kebon Sirih.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis, dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan menuju Jalan Fachrudin.
3. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit atau Jalan Fachrudin.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan Juanda.
5. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun ke kanan Jalan Hayam Wuruk.
6. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke arah Jalan Harmoni.
7. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan Jalan Perwira.
8. Arus lalu lintas dari Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. (OL-6)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved